Tanah Diklaim Pemkab Nunukan, Gerindra Stop Pembangunan Sekretariat

aaaa
Hj Nursan.

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Klaim Pemerintah Kabupaten Nunukan atas kepemilikan  lahan 62 hektar di Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan, berimbas pada dihentikannya pembangunan kantor Sekretariat DPC Partai Gerindra Nunukan.

Anggota DPRD Nunukan asal Partai Gerindra H. Nursan menuturkan, pembangunan sekretariat partainya dihentikan bersamaan pengakuan staf Bagian Aset Pemkab Nunukan mengklaim bahwa areal bangunan berada diatas lahan milik Pemkab Nunukan.

“Ada orang Bagian Aset namanya Sahaludin datang ke sekretariat Gerindra, kata dia, bangunan tidak boleh dilanjutkan karena berada diatas tanah Pemkab,” ungkap Nursan. Akibat klaim Pemkab itu, dia  meminta semua tukang berhenti dulu bekerja.

Menurut Nursan, setelah dia melakukan komunikasi dan konsultasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Nunukan, BPN menyebutkan, bahwa tidak pernah ada transkasi jual beli lahan di lokasi  yang diklaim Pemkab Nunukan, termasuk  penjualan tanah dari Haji Ramli   kepada Pemkab Nunukan. “Saya telusuri kronologis lahan itu, ternyata BPN tidak pernah mencatat ada jual beli ataupun pembuatan surat di lokasi banguan kantor Gerinda,” terangnya.

Nursan mengatakan, beberapa  warga dan BPN Nunukan menerangkan, bahwa lahan milik Pemkab berada di jalan (lama) di depan Pos Polair Nunukan, bukan jalan yang sekarang ini dipakai masyarakat. Pemerintah harus teliti dalam menentukan titik koordinat batas tanah, jangan asal tunjuk hingga masuk ke lahan orang lain. “Waktu jual beli lahan antara H Ramli-Pemkab Nunukan, disana belum ada jalan besar, jalan masih semenisiasi kecil,” terangnya.

Kemudian, lanjut Nursan, Pemkab harus meneliti dan menelusuri kembali kepemilikan lahan 62 hektar tersebut sebab, tidak masuk akal lahan 62 hektar dikuasai satu orang bernama  Ramli . “Mustahil lahan 62 Ha dimiliki satu orang,” kata Nursan.

Untuk menyelesaikan persoalan lahan ini, Nursan siap melakukan pembicaraan secara kekeluargaan ataupun secara hukum, segala bentuk penyelesaian akan ditempuhnya dalam mempertahankan hak. “Pemerintah pasti berusaha mempertahankan hak, saya juga akan mempertahankan, silahkan masing-masing kita mencari penyelesaian terbaik,” ungkapnya. (002)