Ax
Rapat Paripurna ke-IX DPRD Kalimantan Timur, di ruang sidang rapat utama DPRD Kalimantan Timur, Senin (18/3). (Foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sembilan fraksi di DPRD Kalimantan Timur, secara umum menerima nota penjelasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2018-2023, dan merekomendasikan pembentukan Pansus. Meski demikian, persetujuan fraksi bukan tanpa catatan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, memimpin jalannya sidang Rapat Paripurna ke-IX DPRD Provinsi Kaltim dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang RPJMS Provinsi Kaltim 2018-2023 pagi tadi.

Bagi Fraksi PDIP, 5 visi Berani Untuk Kaltim Berdaulat, merupakan komitmen Pemprov Kaltim untuk mengatur dan mengelola sumber daya untuk kesejahteraan rakyat. “Fraksi mengingatkan soal berdaulat, tidak dikonotasikan inkonstitusional, melainkan tetap dalam kerangka NKRI. Berdaulat, lebih kepada inovatif dan kreatif, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Edi Kurniawan, Senin (18/3).

Lima visi itu, diharapkan Pemprov konsisten, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, dan nawacita Presiden Joko Widodo. “Kami bisa menerima nota. Kami rekomendasikan, untuk Pansus membahas lebih dalam, untuk penyempurnaan RPJMD tersebut,” ujar Edi.

Sedangkan Rusianto, juru bicara Fraksi Gerindra menerangkan, fraksinya memberikan penekanan, agar dalam RPJMD, Pemprov riil menurunkan tingkat kemiskinan, dan menaikkan anggaran pembangunan desa. “Di Kaltim, ada 10 kabupaten dan kota, 103 kecamatan, berdasarkan update awal 2019. Ketimpangan pembangunan, menyebabkan kemiskinan turun melamban. Perlu dukungan terhadap UKM, perluasan lapangan pekerjaan dan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja informal,” terang Rusianto. “Bagi Gerindra, berani untuk Kaltim berdaulat, mengandung makna bahwa Pemprov punya tekat, komitmen dan kewenangan secara otonomi, mengelola sumber daya alam,” ungkap Rusianto.

Giliran Yahya Anja mewakili Fraksi Demokrat. Demokrat mengingatkan, saat ini, banyak alih fungsi lahan pertanian, menjadi areal tambang. “Harus dipastikan riil penanganan pascatambang, dan tidak ada proses pembangunan yang melanggar RTRW,” kata Yahya.

“Perda RPJMD itu sangat strategis. Di dalambya, juga mesti serius soal infrastruktur di pedalaman Kaltim. Kami juga usulkan, agar Bandara APT Pranoto, difungsikan maksimal soal kelengkapannya. Juga soal pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup perlu dirinci lagi. Tahun kedua Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, harus bekerja lebih giat lagi,” jelas Yahya.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar Syarkowi V Zahry yang menyampaikan langsung pandangan fraksinya, menyebut ada beberapa hal jadi sorotan fraksinya. “Kami minta penjelasan kembali visi yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Kami merekomendasikan bentuk Pansus, untuk mendalami lagi Raperda RPJMD 2018-2023,” ungkap Syarkowi. (006)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *