SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program GratisPol setelah berbagai catatan kritis disampaikan oleh perguruan tinggi.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji pada Kamis (20/11) dalam Diskusi Publik Arusbawah.co dengan tema “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya” di Temindung Creative Hub Samarinda.
Seno Aji mengakui secara terbuka bahwa tahun pertama implementasi GratisPol tidak berjalan mulus. Menurutnya, ada sejumlah kelemahan yang harus segera dibenahi agar pelaksanaan program ini semakin tertata dan tidak menimbulkan kebingungan pada pihak kampus maupun mahasiswa.
“Memang tadi disampaikan bahwa kita punya kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Dan itu benar. Ini adalah upaya kita bersama karena GratisPol masih sangat baru dan satu-satunya di Indonesia. Karena kita ingin jadi leader, bukan ingin menjadi follower. Tentu saja menjadi leader itu akan banyak sekali tantangannya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjawab kritik dari Staf Khusus WR IV Unmul Kaltim, F Defung, yang merasa bahwa pelaksanaan GratisPol tahun ini banyak diwarnai drama. Beberapa proses berjalan tidak lancar karena perubahan mekanisme dari tahun-tahun sebelumnya dan minimnya harmonisasi teknis antarinstansi.
“Mungkin karena ini program baru, jadi banyak dramanya ya. Ada beberapa hal yang memang perlu dikoordinasikan lebih lanjut,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Seno Aji menjelaskan bahwa persoalan utama sebenarnya karena masalah regulasi yang terlambat diterbitkan. Ia mengungkapkan bahwa Program GratisPol baru diluncurkan pada April 2025.
Sementara SK Pergub yang menjadi landasan hukum baru terbit di bulan Agustus. Kondisi ini pun membuat pemerintah provinsi tidak bisa mengusulkan anggaran sejak APBD Murni 2025, dan terpaksa memaksimalkan APBD Perubahan.
“Kita baru bisa membahas anggaran di perubahan karena SK Pergub keluarnya Agustus. Tidak mungkin mundur ke anggaran murni,” terangnya.
Karena itu beber Seno Aji, Pemprov Kaltim dan kampus akhirnya sepakat untuk mengundur pelaporan teknis dan proses input data hingga Oktober – November. Langkah ini diperlukan agar bantuan untuk mahasiswa semester 1 tetap dapat diakomodir tanpa melanggar aturan penganggaran.
“Kita sampaikan bagaimana jika diundur saja pelaporannya, saya tidak tahu bagaimana cara pelaporannya ke Dikti karena ini hal teknis. Kemudian hasil diskusi dengan Biro Kesra menyatakan setuju,” tuturnya.
“Akhirnya kita undur. Supaya apa, supaya di bulan Oktober atau di anggaran perubahan ini, anak-anak semester 1 tetap bisa ter-cover dan tidak ada yang tertinggal,” lanjutnya.
Meski banyak hambatan, Seno menegaskan bahwa seluruh kritik dan evaluasi dari pihak kampus justru menjadi bahan penting untuk perbaikan. Ia berkomitmen agar tahun depan GratisPol berjalan lebih rapi.
“Kita pastikan tahun depan jauh lebih tertata,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial Diskominfo Kaltim
Tag: GratisPol