TARAKAN.NIAGA.ASIA-Tantangan pembangunan di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) Indonesia – Malaysia, yakni mengatasi berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan wilayah, di mana terdapat ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar dan nilai jual komoditas, juga orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga.
Demikian dikemukakan Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie saat menjadi narasumber di Seminar Online atau Webinar dengan tema “Mencari Format Pembangunan Daerah Perbatasan” gelaran Institut Bumi Bornoe yang juga menghadirkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional Letjen (TNI), Achmad Djamaluddin sebagai narasumber, Kamis (23/7/2020)
Dalam seminar ini, banyak mengupas mengenai pembangunan di wilayah perbatasan. Utamanya di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. panjang garis perbatasannya di Kaltara adalah 1.038 kilometer, dan terdapat 216 desa/kelurahan dengan rincian 208 desa dan 8 kelurahan.
Kawasan perbatasan Kaltara berada di 2 kabupaten, yakni Malinau dengan 5 kecamatan dan Nunukan di 12 kecamatan. Profil perbatasan negara di Kaltara, ada yang berupa wilayah perbatasan pedalaman dan pegunungan dan perbatasan pesisir.
Menurut gubernur lagi, tantangan lainnya dalam membangun Kaltara adalah persebaran penduduk perbatasan yang tidak merata. Lalu, terbatasnya jumlah aparat serta sarana-prasarana, terjadinya kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum lainnya.
“Menilik persoalan itu, maka diperlukan langkah cerdas dan strategis untuk memposisikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan dengan melakukan percepatan pembangunan. Adapun isu strategis daerah dalam RPJMD 2016-2021, adalah rendahnya aksesibilitas, konektivitas antar wilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur,” ujarnya.
Arah kebijakan pembangunannya sendiri, pada 2016 dilakukan persiapan percepatan pembangunan infrastruktur dasar di perbatasan. Dilanjutkan pada 2017 dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, dan di 2018 mempercepat pembangunan ekonomi Kaltara yang didukung infrastruktur yang memadai.
“Pada 2019, memacu pembangunan ekonomi Kaltara yang berdaya saing berbasis keunggulan SDM, dan 2020 memantapkan Kaltara sebagai wilayah perbatasan yang berdaya saing,” kata gubernur., seraya menambahkan, di 2021 adalah mewujudkan masyarakat Kaltara yang mandiri dan damai.
Jika melihat pembangunan daerah perbatasan dari 2016-2020, menurut gubernur, Pemprov Kaltara sudah membangun Toko Indonesia di Krayan yang segera dioperasionalkan Agustus mendatang. Tahun ini juga akan dibangun Toko Indonesia di Desa Bukit Aru Indah, Sebatik Timur, Nunukan.
“Selain pembangunan infrastruktur, seperti jalan, kemudian pendidikan, telekomunikasi, juga banyak program lain yang kita lakukan di perbatasan. Dari sisi transportasi, direncanakan pengembangan 15 bandara perintis,” gubernur menjelaskan. (adv)
Tag: Pemprov Kaltara