TARAKAN.NIAGA.ASIA – Pembahasan sengketa lahan di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, masih berlanjut. Jika sebelumnya, perwakilan warga Pantai Amal pada 9 Maret 2020 lalu menemui anggota DPD RI, Hasan Basri, di Jakarta, kali ini giliran Hasan yang menyambangi puluhan warga, Minggu (8/3) lalu.
Dalam pertemuan itu, warga setempat menyampaikan masalah sengketa lahan yang sekian lama dipersoalkan, hingga saat ini tidak menemukan solusi. Baik dari pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.
Sengketa lahan dimaksud adalah terkait konflik lahan yang melibatkan sejumlah masyarakat Kelurahan Pantai Amal, dengan pihak Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan.
“Masyarakat sangat mengharapkan semua pihak, khususnya dari senator Hasan Basri selaku wakil Kaltara, menyampaikan aspirasi warga Pantai Amal kepada pemerintah pusat. Bapak Presiden Jokowi, tolong agar bisa perintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menuntaskan masalah ini,” kata salah satu warga Pantai Amal dalam diskusi.
Bahkan, masyarakat berkeinginan untuk berjumpa langsung dengan Presiden Jokowi, agar bisa menyampaikan persoalan sengketa lahan menahun dan tidak kunjung terselesaikan.
Pemerintah Kota Tarakan, juga telah membentuk tim percepatan untuk penyelesaian persoalan sengketa lahan tersebut. Namun, persoalan ini juga harus ada penyelesaian di tingkat pusat, dikarenakan ada kepentingan negara dalam persoalan itu, dan juga terselip masalah sosialnya.
“Saya telah menyampaikan kepada perwakilan warga yang telah bertemu di Jakarta, bahwa saya akan turun langsung di lapangan. Melalui agenda resmi serap aspirasi masyarakat dan daerah ini, saya harus datang dan mendengar secara langsung permasalahan ini,” sebut Hasan.
“Sehingga, terdokumentasi secara formal untuk ditindaklanjuti di sidang paripurna DPD RI mendatang,” ungkap Hasan.
Dia menambahkan akan melakukan pembahasan di alat kelengkapan DPD RI, dan mengkomunikasikan kepada kementerian terkait, termasuk kepada Presiden, agar segera mendapatkan respons secepatnya.
“Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan mengharapkan keadilan serta kehadiran negara. Dalam hal ini pemerintah untuk membela kepentingan rakyatnya,” tegasnya.
“Semua pihak bisa saling bekerjasama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Provinsi Kaltara, untuk terus melakukan komunikasi dan langkah-langkah agar medapatkan solusi terbaik untuk semua pihak,” demikian Hasan. (003)