WASHINGTON DC.NIAGA.ASIA-Partai Demokrat berencana untuk mengajukan proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump atas perannya dalam penyerbuan ke Gedung Capitol pada Rabu lalu.

Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengatakan dia akan memulai proses pemakzulan apabila Trump tidak segera mengundurkan diri.

Tuduhan “memicu pemberontakan” akan dijadikan alasan anggota Senat dari Partai Demokrat untuk mengajukan upaya pelengseran atas Trump pada hari Senin.

Mereka menuduh Trump mendorong kerusuhan di Gedung Capitol yang telah menewaskan lima orang.

Presiden terpilih Joe Biden mengatakan pemakzulan harus diputuskan oleh Kongres, namun mengatakan dia sudah berpikir bahwa “Presiden Trump tidak cocok memegang jabatan itu untuk waktu yang lama”.

Gedung Putih menolak pemakzulan yang dianggap “dilatari motif politik” dan “hanya akan memecah belah negara”.

Jika proses pelengseran ini berjalan terus, maka ini kedua kalinya DPR AS melakukan upaya pemakzulan terhadap Presiden Trump.

Pada Desember 2019, DPR memakzulkan Trump dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi Senat membebaskannya dari dakwaan tersebut pada Februari 2020.

Tidak ada presiden AS yang pernah dimakzulkan sebanyak dua kali. Namun demikian, prospek hukuman pemakzulan tampaknya sulit terealisasi, karena Trump didukung Partai Republik di Senat.

Hal ini berarti pemakzulan di DPR hanya akan menjadi tindakan simbolis untuk meminta pertanggungjawaban Trump atas penyerbuan Gedung Capitol.

Wapres Mike Pence didesak berlakukan amandemen Konstitusi ke-25

Sebelumnya, Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi mendesak Wakil Presiden Mike Pence memberlakukan amandemen Konstitusi ke-25 untuk menyatakan bahwa Donald Trump tak lagi layak menjabat sebagai presiden.

Alternatif lain, katanya, ia bertekad untuk memulai proses memakzulkan Presiden Trump.

Politisi Partai Demokrat yang memimpin Senat, Chuck Schumer, mendesak Wapres Pence dan anggota kabinet untuk melengserkan Trump karena “telah memicu pemberontakan”.

Dalam pernyataan bersama, Pelosi dan Schumer mengatakan “tindakan Presiden yang berbahaya dan yang menghasut bisa menjadi dasar untuk menghentikannya dari jabatan presiden”.

Amandemen ke-25 bisa dipakai untuk melengserkan Trump jika didukung oleh Pence dan setidaknya delapan anggota kabinet. Sejumlah pihak memperkirakan, sejauh ini langkah itu kecil kemungkinannya terjadi.

Presiden Trump akan mengakhiri jabatan pada 20 Januari, ketika presiden terpilih Joe Biden dilantik.

Pihak Demokrat perlu dukungan dari Partai Republik untuk mengamankan dua pertiga mayoritas yang diperlukan di Senat untuk menghukum Trump berdasarkan pasal pemakzulan dalam konstitusi, dan kemungkinan tidak akan mendapatkan jumlah dukungan yang diperlukan tersebut.

Tekanan yang besar terhadap Trump terjadi setelah penyerbuan Gedung Capitol di Washington DC, ketika para anggota Kongres menggelar sidang untuk mengesahkan kemenangan Biden di pemilihan presiden.

Dalam insiden ini, satu anggota polisi dan empat warga sipil tewas. Setidaknya 68 orang ditangkap.

Pihak berwenang mengatakan, anggota polisi bernama Brian Sicknick tersebut meninggal dunia akibat luka-luka yang ia alami saat terlibat kontak fisik dengan para demonstran pendukung Trump di Gedung Capitol.

Setelah insiden yang digambarkan “salah satu hari paling kelam dalam sejarah Amerika”, Trump menyatakan dirinya berkomitmen memastikan transisi kekuasaan yang damai.

Melalui pernyataan melalui Twitter, setelah akunnya digembok selama 12 jam oleh perusahaan media sosial tersebut, Trump menyebut para perusuh melakukan “serangan keji”.

“Kini setelah Kongres mengesahkan hasil, pemerintahan baru akan dilantik pada 20 Januari.

“Fokus saya sekarang adalah memastikan transisi kekuasaan berjalan mulis, tertib, dan tiada cela. Ini saatnya untuk pemulihan dan rekonsiliasi.”

Dalam tulisannya, Trump juga memuji “para pendukung yang menakjubkan” dan berjanji “perjalanan luar biasa kita hanyalah sebuah permulaan”.

Sorotan terhadap tindakan polisi di Gedung Capitol

Tindakan penangan polisi menjadi sorotan. Para petugas keamanan ini dikritik karena dinilai gagal menghentikan aksi perusuh yang memasuki Gedung Capitol.

Pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan di Gedung DPR itu kini telah mengundurkan diri.

Anggota Senat dari Demokrat, Chuck Schumer, meminta penanggung jawab keamanan Senat untuk dipecat.

Presiden tepilih Joe Biden mengatakan, “Tidak ada yang bisa menjelaskan kepada saya bahwa jika kemarin yang beraksi adalah para pengunjuk rasa Black Lives Matter, mereka tidak akan diperlakukan sangat berbeda dari para perusuh yang menyerbu Gedung Capitol.”

Trump sendiri belum berbicara tentang apa yang terjadi di Capitol Hill. Namun, juru bicara Trump, Kayleigh McEnany, mengatakan presiden dan pemerintahannya mengecam kekerasan “dalam makna yang paling kuat”.

Kepala Kepolisian Capitol Amerika Serikat (USCP) mengatakan para petugasnya menghadapi “perilaku kriminal yang berbahaya” dan dia menggambarkan tindakan para petugas sebagai “heroik”.

Sementara itu, Pelosi memintanya untuk mengundurkan diri. Serikat Polisi DC mengatakan bahwa kepemimpinan USCP “tidak siap untuk serangan ini baik dalam jumlah tenaga maupun sumber daya”.

Menteri Transportasi, Elaine Chao, adalah anggota pemerintahan Trump terkini yang mengundurkan diri sebagai aksi protes atas kerusuhan tersebut.

Beberapa pejabat tingkat bawah juga telah mundur.

Bagaimana tanggapan para anggota parlemen?

Semakin banyak yang menyerukan agar Trump dicopot sebagai presiden. Sebagian besar dari mereka berasal dari Partai Demokrat kubu Biden, namun beberapa dari Partai Republik juga bergabung.

“Presiden ini seharusnya tidak menjabat satu hari lagi,” kata Schumer, yang akan memimpin mayoritas Demokrat di Senat ketika sesi sidang baru akan dimulai akhir bulan ini.

Dia mendesak kabinet Trump untuk mencopotnya dari jabatannya itu berdasarkan Amandemen ke-25 Konstitusi AS, yang memungkinkan wakil presiden untuk bertindak jika presiden tidak dapat menjalankan tugasnya karena menderita penyakit mental maupun fisik.

Langkah itu akan membutuhkan Wakil Presiden Mike Pence dan setidakanya delapan anggota kabinet untuk memutuskan hubungan dengan Trump dan mengajukan amandemen itu – sebuah langkah yang sejauh ini tampaknya tidak mungkin terjadi.

Pelosi menggambarkan Trump sebagai “seseorang yang sangat berbahaya” dan mengatakan: “Ini adalah keadaan darurat dengan tingkat kepentingan yang paling tinggi.”

Dia membuka opsi pemakzulan jika rekan-rekan Trump tidak memulai proses Amandemen ke-25.

Namun, pihak Demokrat perlu mengandalkan dukungan dari Partai Republik untuk mengamankan dua pertiga mayoritas yang diperlukan di Senat untuk menghukum Trump berdasarkan pasal pemakzulan dalam konstitusi, dan kemungkinan tidak akan mendapatkan jumlah dukungan yang dibutuhkan itu.

Anggota Kongres Adam Kinzinger dari Illinois adalah salah satu anggota dari Partai Republik pertama yang menyerukan penggunaan Amandemen ke-25.

Ia mengatakan, “Api yang dipicu oleh presiden akhirnya melompat keluar dari panci.”

Gubernur Maryland dan Vermont dari Partai Republik juga menyerukan agar Trump dicopot dari jabatannya.

Anggota-anggota Demokrat di Komite Kehakiman DPR mengatakan bahwa tindakan Trump memenuhi persyaratan amandemen tersebut.

Secara terpisah, DPR dan Senat telah memasuki masa reses sampai setelah Biden dilantik pada 20 Januari.

**) Artikel ini disadur dari BBC News Indonesia dan sudah tayang dengan juaudul Partai Demokrat akan ajukan proses pemakzulan Trump terkait penyerbuan Gedung Capitol.

Tag: Trump