TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima rombongan delegasi tim National Development and Reform Commission (NDRC) dari China. Yang dipimpin oleh Mr Xu Xing, selaku Development and Reform Commission Provinsi Zhejiang, Sabtu (16/3/2019) di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Bulungan.

Delegasi NDRC didampingi oleh tim dari Kementerian Koordinator bidang Maritim dan juga beberapa kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltara, telah melakukan tinjauan lapangan di lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari program Regional Comprehensive Economic Corridors GMF-BRI antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT). “Kunjungan tim ini tadi, untuk melihat atau survei langsung KIPI, guna memberikan evaluasi atau penilaian mengenai kelayakan KIPI untuk masuk dalam proyek kerjasama antara Indonesia dan China,” kata Gubernur Kaltara, H Irianto Labrie.

Seperti yang disampaikan oleh pihak Kemenko Maritim, melalui kerjasama ini (Indonesia-RRT) akan ada 9 proyek yang dilakukan di Indonesia. Dan nantinya akan difokuskan di dua provinsi. Yaitu, Sumatera Utara dan Kalimantan Utara (Kaltara). “Harapan kita, nantinya ada tiga atau bahkan lima proyek yang dilaksanakan di Kaltara. Nanti Pemerintah Indonesia yang menentukan,” kata gubernur.

Menurut gubernur, dari sisi yang sudah dicapai, progres kemajuan,  sudah banyak upaya-upaya konkrit yang dilakukan untuk persiapan KIPI. Dan ini sudah disampaikan ke pusat. Sehingga ini akan menjadi pertimbangan pemerintah nanti. Berkaitan dengan rencana investasi yang akan dilakukan di Kaltara, baik itu yang di KIPI maupun PLTA, satu hal penting yang ditekankan adalah masalah tenaga kerja. “Saya berharap kepada investor, agar mengutamakan tenaga kerja lokal. Tentunya yang memenuhi kriteria, ujarnya.

Kemudian, Pemprov juga harus mempersiapkan. Untuk itu, melalui kementerian terkait, dan juga pemerintah provinsi telah memberikan pelatihan-pelatihan. Ini dilakukan secara simultan. Para investor pada dasarnya setuju, namun tetap harus ada kualifikasi. Khusus tenaga ahli, mereka tetap mendatangkan tenaga kerja asing. Dan jumlahnya juga tetap harus proporsional.

Gubernur menegaskan, dalam proyek PLTA dan KIPI, Pemprov Kaltara  menginginkan ada transfer ilmu atau keahlian. Jadi nantinya, sambil bekerja, tenaga kerja lokal  bisa belajar dengan para tenaga ahli yang miliki oleh para investor. Ini untuk membangun daya saing tenaga kerja lokal.

“Semua ini memang perlu proses, dan perlu dukungan dari semua pihak. Untuk itu, saya minta masyarakat perlu memahami, tidak mudah terprovokasi. Dengan harapan investasi di Kaltara bisa terealisasi dengan baik, dan memberikan dampak untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata gubernur. (adv)