Terkendala Anggaran, Internet Gratis Desa di Kaltim Jadi Lebih Selektif

Kepala Diskominfo Kaltim M Faisal. (niaga.asia/Nur Asih Damayanti)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Program Internet Desa Gratispol digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan tetap berlanjut tahun ini, meski alokasi anggarannya turun signifikan. Imbasnya, pemasangan internet desa nanti menjadi lebih selektif, di desa yang sama sekali belum memiliki internet.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menerangkan, berdasarkan perhitungan kebutuhan pemasangan internet gratis di desa-desa, diperlukan anggaran Rp16 miliar hingga Rp20 miliar. Sedangkan 2026 ini hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp8 miliar.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, kita akan memprioritaskan desa-desa yang memang belum ada akses internet sama sekali. Untuk desa yang dekat kota dan internetnya sudah stabil, kita hold dulu sementara. Kita prioritaskan yang benar-benar tidak ada internet,” kata Faisal, ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa 6 Januari 2026.

Fokus pengerjaan di tahun 2026 ini akan menyasar daerah pelosok, di mana kawasannya masih belum memiliki jaringan internet seperti Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Paser.

Meski terkendala anggaran di 2026, namun pemasangan internet gratis ini telah melampaui target signifikan di tahun 2025 lalu.

Faisal bilang untuk realisasi program itu berhasil menjangkau 802 desa, melampaui target awal 716 desa, dengan serapan anggaran Rp8,8 miliar.

“Capaian program internet gratis di desa ini telah mencapai target 112 persen di tahun 2025,” ujar Faisal.

Dengan begitu, dari total 841 desa di Kaltim saat ini tersisa 39 desa yang belum tersentuh program internet gratis, dengan tantangan masih soal belim memiliki ketersediaan energi listrik.

Namun demikian, Pemprov Kaltim telah mengupayakan solusi lain agar internet tetap bisa masuk ke wilayah-wilayah itu, menggunakan sumber daya alternatif seperti genset dan panel surya, yang disesuaikan dengan kondisi desa setempat.

“Sebenarnya pengadaan listrik di daerah 3T itu urusan pemerintahan pusat, bukan kewenangan Diskominfo Kaltim,” ujar Faisal.

Untuk teknis pemasangan internet gratis ini, Pemprov Kaltim menyesuaikan kondisi geografis masing-masing desa, dengan memanfaatkan infrastruktur serat optik (fiber optik).

Sementara itu wilayah terpencil mengandalkan satelit atau Very Small Aperture Terminal (VSAT), dengan biaya bulanan yang ditanggung Pemprov Kaltim.

“Relatif ya. Kalau fiber optik di daerah kota pakainya Indihome Rp800 ribu hingga Rp 900 ribu per bulan. Kalau agak mahal menggunakan VSAT itu 500 GB, sebulannya Rp3,5 juta. Wireless Rp1,5 juta sampai Rp3,2 juta per bulan,” demikian Muhammad Faisal.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: