Terlalu Dekat ke Jalan, Komisi I DPRD Samarinda Sidak Hotel Transcafe

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal beserta jajaran melakukan Sidak ke Hotel Transcafe Sungai Kunjang. (Foto Muhammad Fahrurozi/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke komplek pergudangan atau tepatnya ke Hotel Transcafe yang ada di jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, Selasa (22/6/2021). Sidak Komisi I didampingi oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas DPMPTSP, PUPR, Perhubungan, dan Satpol PP.

Ketua komisi I Joha Fajal mengatakan sidak ini merupakan yang kedua kalinya, dimana pada sidak pertama merupakan hasil laporan masyarakat terkait penggunaan jalan.

“Pada saat kami kesana ya benar adanya, dan kami minta pada pemilik hotel untuk tidak melanjutkan pembangunannya,” kata Joha pada awak media.

Tak hanya disitu, Komisi I juga meminta beberapa dokumen legalitas, baik dokumen pembangunan hotel maupun pembangunan tempat hiburan.

“Sebelumnya ada pembangunan pagar, dan kami sudah minta mundurkan itu. Nah ternyata tidak di indahkan,” ungkap Joha.

Kendati demikian, pihak hotel tidak mengakui jika pihaknya yang telah melakukan pembangunan pagar tersebut.

Menindaklanjuti sidak ini, kata Joha, Komisi I akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak hotel terkait legalitas ijin pembangunan.

“Karena tadi kita lama menunggu, tetapi hanya kertas-kertas yang kami anggap itu tidak beraturan yang diberikan kepada kami, justru kami bingung,” bebernya.

Diakui Joha pihaknya sudah kerap kali memanggil hotel yang bersangkutan. Namun tidak pernah direspon dan tidak kooperatif, sehingga kali ini Komisi I langsung lakukan sidak ke lokasi.

Pada RDP nantinya, Komisi I juga bakal mengundang dan melibatkan OPD terkait yang membarengi mereka pada saat sidak kali ini. Agar dapat langsung diperjelas status pembangunan hotel tersebut. Apakah sudah sesuai aturan atau tidak.

Bahkan Joha juga akan melibatkan Komisi III untuk bersama-sama mengawasi perihal bangunan yang disinyalir tanpa ijin tersebut.

“Dalam hal ini juga mungkin tidak hanya beberapa OPD, kami juga akan membawa komisi III,”terangnya.

Joha menegaskan jika untuk selanjutnya setelah pemeriksaan dokumen dan pembangunan di komisi III telah terlaksana, pihaknya akan menyerahkan pada pemerintah kota (Pemkot) untuk mengambil tindak lanjut.

Penulis : Muhammad Fahrurozi | Editor : Intoniswan

Tag: