JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah melakukan serangkaian evaluasi terhadap penyelenggaraan publik tahun 2020 di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana Menteri PANRB diberikan mandat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara publik.
Dalam pelaksanaan evaluasi, Kementerian PANRB melakukan penilaian berdasarkan enam aspek, yaitu kebijakan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.
Terdapat sebanyak 54 unit penyelenggara pelayanan publik (UPPP) di kementerian dan lembaga yang dievaluasi pada tahun 2020. Sementara di tingkat provinsi sebanyak 33 UPPP dan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 221 UPPP.
Dilansir laman setkab.go.id, Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Selasa (09/03/2021), Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada sejumlah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memperoleh predikat Pelayanan Prima.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretariat Kabinet (Setkab) berhasil meraih dua penghargaan sekaligus yaitu penghargaan sebagai UPPP Kategori Pelayanan Prima atau Predikat A, dengan lokus pelayanan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet serta penghargaan Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima atau Predikat A yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta seluruh instansi pemerintah untuk fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Arahan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional fokus pada peningkatan pelayanan publik yang cepat, akurat, dipertanggungjawabkan. Itu yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Tjahjo juga mengatakan, pelayanan prima dapat menggerakkan perekonomian di daerah. “Layanan publik yang prima ini menjadi titik utama untuk bisa menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat proses investasi,” ujarnya.
Lebih jauh diungkapkan Menteri PANRB, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah indikator keberhasilan reformasi birokrasi, karena segala bentuk aktivitas penyelenggaraan negara bermuara pada pelayanan. Meski di tengah pandemi, pemerintah tetap menjalankan reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
Berikut daftar lengkap peraih Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2020 dari Kementerian PANRB:
A. Kementerian/Lembaga Berpredikat PELAYANAN PRIMA (Sebanyak enam K/L)
1. Badan Pusat Statistik (Pelayanan Statistik Terpadu)
2. Kementerian Luar Negeri (Direktorat Konsuler)
3. Sekretaris Kabinet (Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan)
4. Kementerian Keuangan (KPP Pratama Karanganyar)
5. Kementerian Agama (Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta)
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian)
B. Kementerian/Lembaga Berpredikat SANGAT BAIK (Sebanyak 26 K/L)
1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Balai Besar POM Denpasar)
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Deputi Bidang Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan)
3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh)
4. Kementerian Kesehatan (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta)
5. Badan Informasi Geospasial (Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial)
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan (PTSP KKP)
7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kantor Pertanahan Kota Bogor)
8. Kementerian Sekretariat Negara (Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan)
9. Badan Narkotika Nasional (Balai Besar Rehabilitasi Lido)
10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Direktorat Operasi)
11. Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri Denpasar)
12. Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN Jakarta)
13. Mahkamah Konstitusi (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi)
14. Kejaksaan Agung (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)
15. Badan Siber dan Sandi Negara (Balai Sertifikasi Elektronik)
16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa)
17. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan Bandung)
18. Kementerian Hukum dan HAM (Pelayanan Terpadu AHU Online)
19. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklat Pengawasan)
20. Kementerian Pertanian (Balai Inseminasi Buatan Lembang)
21. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif)
22. Kementerian Sosial (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ‘Handayani’ Jakarta)
23. Kementerian Dalam Negeri (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
24. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika)
25. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI DKI Jakarta)
26. Perpustakaan Nasional (Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara)
C. Pimpinan Kementerian/Lembaga Berpredikat PEMBINA PELAYANAN PUBLIK KATEGORI PELAYANAN PRIMA (Sebanyak enam menteri/pimpinan lembaga)
1. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto
2. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi
3. Sekretaris Kabinet Pramono Anung
4. Menteri Keuangan Sri Mulyani
5. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim
D. Instansi Percontohan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan (Sebanyak lima K/L)
1. Mahkamah Agung
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Perhubungan
E. Pemerintah Daerah Berpredikat PELAYANAN PRIMA (Sebanyak 25 pemda)
1. DPMPTSP Provinsi Riau
2. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
3. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
4. DPMPTSP Kota Palembang
5. DPMPTSP Kabupaten Badung
6. DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul
7. DPMPTSP Kota Pekanbaru
8. DPMPTSP Kota Kendari
9. DPMPTSP Kota Bogor
10. DPMPTSP Kabupaten Sleman
11. DPMPTSP Kabupaten Cilacap
12. DPMPTSP Kabupaten Siak
13. DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
14. DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin
15. DPMPTSP Kota Bandung
16. DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo
17. DPMPTSP Kota Bekasi
18. DPMPTSP Kabupaten Pandeglang
19. Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman 20. Disdukcapil Kota Bandung
21. Disdukcapil Kota Surakarta
22. Disdukcapil Kabupaten Bantul
23. Disdukcapil Kabupaten Cilacap
24. Disdukcapil Kota Pekanbaru
25. Disdukcapil Kabupaten Badung
F. Kepala Daerah Berpredikat PEMBINA PELAYANAN PUBLIK KATEGORI PELAYANAN PRIMA (Sebanyak empat kepala daerah)
1. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta
2. Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji
3. Wali Kota Bandung Oded M Danial
4. Wali Kota Pekanbaru Firdaus (006)