JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati menyoroti beberapa hal mengenai kebijakan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di antaranya adalah mengenai tes PCR dan penggunaan APD untuk pegawai di bandara. Pihaknya mendapati informasi test PCR untuk para petugas bandara dilaksanakan satu bulan sekali.
“Kami mengimbau (otoritas terkait) lebih sering lagi (melakukan PCR) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Yang kedua, kami juga menginginkan tugas yang berhubungan dengan penumpang itu memakai APD. Walupun memang bukan APD yang tertutup sekali seperti nakes, tetapi memakai pelindung diri,” kata Nurhayati dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta, Jumat lalu.
Politisi PPP itu juga menemukan adanya kendala dalam validasi dokumen bagi pelaku perjalanan internasional. Terlalu banyak pos-pos validasi yang melelahkan bagi pelaku perjalanan internasional yang sudah bepergian selama belasan jam.
“Saya berharap agar ada sistem yang bisa mengintegrasikan secara sederhana, namun tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Nurhayati.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah juga mengatakan hal yang senada. Politisi PKB tersebut sepakat bahwa proses yang harus ditempuh oleh pelaku perjalanan Internasional dinilai melelahkan karena harus menempuh waktu yang cukup lama dan harus menghadapi proses validasi yang cukup panjang. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadi penyebaran Covid-19.
“Saya setuju dengan teman-teman bahwa prosesnya terlalu panjang, orang dari perjalanan jauh misalnya jalan 7-8 jam di pesawat, ada yang 12 jam. Begitu mendarat pasti lelah, jetlag, belum lagi menghadapi proses yang sangat panjang, belum lagi itu di waktu yang tidak pas,” katanya.
Menurut Nur, kKalau dari tim penanganan Covid-19 yang di bandara ini tidak ada mekanisme yang sederhana, justru di situ pada saat orang lelah, imunitas turun menjadi (potensi) tempat terinfeksinya (Covid-19).
“Saya sepakat bahwa harus cepat iya, tapi tidak harus ribet, mungkin ini bisa lebih disederhanakan,” saran Nur Nadlifah.
Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan
Tag: Covid-19