agus
H Agus Suwandy

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah masyarakat yang sudah dan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lainnya.

“Tidak baik menahan-nahan ganti rugi tanah masyarakat, apa lagi di atas tanah masyarakat itu sudah dibangun jalan atau fasilitas publik lainnya hingga bertahun-tahun. Sebaiknya semua ganti rugi tanah masyarakat diselesaikan sebelum Pak Gubernur (H Awang Faroek Ishak) berakhir masa jabatannya,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H Agus Suwandy menjawab Niaga.asia, seusai mengadakan rapat dengar pendapat membahas ganti rugi tanah atas nama H Karsima Hady yang belum dibayar sejak tahun 2012 di DPRD Kaltim, Selasa (3/4).

Dalam RDP  yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H Agus Suwandy,  hadir anggota Komisi III, Dahri Yasin, Gamalis, Wibowo Handoko, Hj Syarifah Masyitah Assegaf, Ferza Agustya, dan Sapto Setyo Pramono.

Sedangkan dari unsur Pemprov Kaltim hadir Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, H Joko Setiono, Fahmi dari BPKAD Pemprov Kaltim, Purwanti dari Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah, staf dari Biro Pembangunan Daerah, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.

Dari Pemerintah Kota Balikpapan Fachnuddin (Dinas Pertanahan Kota Balikpapan) dan Irwansyah dari Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kota Balikpapan. Sedangkan pemilik tanah H Karsima Hady diwakili kuasa hukumnya, Syarif Syamsul dan kawan-kawan.

Dalam pertemuan tersebut Syarif Syamsul menerangkan, total luas tanah Karsiman dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik lebih kurang 1,9 hektar. Di atas tanah tersebut Pemprov Kaltim membangun jalan  dari Km 13 ke kawasan industri Kariangau dan menjadikan tanah Karsiman terbelah dua. “Permintaan ganti rugi sudah disampaikan sejak tahun 2012 dan baru mendapat tanggapan di akhir tahun 2016. Ajuan ganti rugi untuk seluruh tanah Rp3,8 miliar atau Rp2 juta/m2,” ujar Syarif.

Menurut Agus Suwandy, apabila duduk masalahnya sudah jelas, dimana Pemkot Balikpapan sudah memastikan tanah, maka kewajiban Pemkot Balikpapan untuk melakukan proses musyawarah dengan pemilik tanah, melangkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran, melakukan pengukuran di lapangan, dan menaksir besaran dana yang diperlukan untuk membayar ganti rugi.

“Kalau bapak-bapak minta dialokasikan dana untuk membayar ganti rugi di APBD Kaltim, penuhi dulu persyaratan yang diperlukan. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar DPRD Kaltim tidak bisa mengalokasikan dana ganti rugi tanah kalau dokumen tanah, luas tanah, dan besaran ganti rugi tak disebutkan,” katanya.

Untuk tanah Karsiman Hady yang belum dibayar ganti ruginya, padahal di atas tanah tersebut sudah dibangun jalan dari dan ke kawasan industri Kariangau, Agus meminta Pemkot Balikpapan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataraan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim sebagai instansi yang membangun jalan ke Karingau.

“Komisi III memberi tenggang waktu 1 (satu) bulan mengclearkan dokumen yang diperlukan untuk membayar ganti rugi agar bisa dianggarkan di APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2018. Kalau terlambat, berarti baru bisa dialokasikan dananya di APBD Tahun Anggaran 2019,” ucap Agus.

Sementara itu Fachnuddin dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada Niaga.asia mengungkapkan, dari 1,9 hektar tanah Karsiman Hady, tidak bisa seluruhnya atau 1,9 hektar diganti rugi. “Paling yang bisa diproses ganti rugi seluas badan dan bahu jalan yang dibangun di atas tanahnya (Karsiman),” ucapnya. “Berapa luas tanah yang terpakai untuk jalan, perlu diukur dulu di lapangan,” tambahnya. (001)

 

Berita Terkait