aa
Prof. Dr. Thomas Susadya Sutedjawijaya saat diperiksa di Pengadilan Tipikor Samarinda, Jumat (27/7/2018). (Foto Istimewa)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Tiga oknum anggota DPRD Kaltim Periode 2009-2014 dan 2014-2019 diduga terkait dengan dana hibah Rp18,405 miliar lebih untuk tiga Yayasan Pendidikan di Kutai Barat (Kubar) Tahun Anggaran 2013 yang bermasalah dan akhirnya Prof. Dr. Thomas Susadya Sutedjawidjaya (akrab dipanggil Prof Tedja) divonis Pengadilan Tipikor Samarinda  dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan uang penggnati Rp9 miliar.

Ketiga oknum itu diduga menerima imbalan atas masuknya dana hibah tersebut di APBD Kaltim Tahun Anggaran 2013 itu adalah WH, APS, dan MA. Ketiganya dari dua partai berbeda. Ketiganya diduga menerima atau meminta uang jasa secara langsung maupun menerima melalui dua  staf pribadinya, Bambang Hermanto dan Yudhistira atas cairnya daha hibah tersebut. Total imbalan dialirkan Prof Tedja kepada ketiganya lebih kurang Rp4,291 miliar.

“Kami akan mendesak terus Kejari Kutai Barat (Kubar) melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim agar apa yang sudah dinyatakan Prof Tedja di Pengadilan Tipikor, ditindaklanjuti oleh penyidik di Kejari Kubar, yang juga telah menyeret Prof Tedja ke Pengadilan Tipikor,” kata Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Kaltim,  Muhammda Ridwan kepada Niaga.Asia, Kamis (6/12).

Dana hibah yang membuat Prof Tedja masuk penjara adalah dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera Rp7,950 miliar, Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda Rp4,455 miliar, dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar Rp6 miliar. Dalam kasus dana hibah tersebut, juga telah menerima vonis Faturrahman As’ad.

Berdasarkan pengakuan Prof Tedja dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda saat diperiksa sebagai terdakwa korupsi dana hibah yang totalnya merugikan keuangan negara/daerah Rp18,405 miliar itu ke ketiga oknum anggota DPRD Kaltim baik secara langsung maupun melalui stafnya, Bambang maupun Yudhistira adalah Rp4.291.500.000,oo.

“Pemberian uang sudah dilakukan saat proposal pembuatan permintaan hibah disusun tahun 2011, diajukan tahun 2012, dan diakomodir di APBD Kaltim Tahun Anggara 2013,” kata Prof Tedja di depan majelis hakim yang diketuai Hongkun Otto, SH dengan hakim anggota Burhanuddin, SH dan Anggraini, SH.

Ketiga oknum anggota DPRD Kaltim yang disebut-sebut menerima imbalan dari membantu Prof Tedja mendapatkan dana hibah tersebut belum bisa dikonfirmasi karena ketika hendak dikonfirmasi di Kantor DPRD Kaltim, Kamis (6/12) tidak ada ditempat. (001)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *