Tinggalkan Ruang Rapat, DPRD Nunukan Sebut Kadinkes Tidak Beretika

RDP DPRD Nunukan bersama instansi pemerintah membahas pemberhentian tenaga honorer. (foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Merasa tidak puas atas jawaban pemerintah, DPRD Nunukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)  mencecar sejumlah kepala dinas dengan sejumlah pertanyaan terkait tidak diperpanjangnya kontrak kerja sejumlah tenaga honorer.

Anggota DPRD yang hadir dalam rapat juga menyesalkansikap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Nunukan, Meinstar Tololiu yang terkesan menutup diri dan tidak memberikan penjelasan secara rinci alasan pemberhentian tenaga kesehatan dibeberapa puskesmas.

“Kenapa kita menggelar RDP, karena ada aspirasi dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” kata anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, Kamis (25/02).

“Sangat wajar masyarakat menyampaikan aspirasinya atas persoalan ini. Pertanyaannya, apakah bijaksana jika Kadinkes Nunukan, Meinstar Tololiu menjawab dengan no comment dalam menanggapi persoalaan diintansi tempat dia bekerja,” sambung Andre.

Kemudian, lanjutnya, Kadinkes Nunukan saat rapat berlangsung tanpa alasan meninggalkan tempat pertemuan.

“Prilaku pejabat pemerintah seperti tidak patut di contoh, karena tidak menghargai lembaga DPRD sebagai wakil rakyat. Keluar meninggalkan rapat tanpa alasan adalah sikap tidak beretika dan cerminan dari seorang kepala dinas yang tidak menghargai lembaga DPRD,” tuturnya.

Tidak seperti Kadinkes yang meninggalkan pertemuan, perwakilan intansi BKPSDM, Satpol PP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lindungan Hidup dan Dinas Pemadam Kebakaran tetap berada diruang pertemuan hingga selesai.

Perwakilan masing-masing instansi Pemerintah Nunukan, tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaaan sesuai data laporan kepegawiaan yang disertai alasan singkat dasar pemutusan kerja pegawai honorer.

“Kita ini mau mencari kebenaran dan semua kita memiliki sifat manusiawi, bagaimana nasih tenaga honorer yang diberhentikan, mereka punya tanggungan anak dan istri,” tuturnya.

Karena itu, Andre meminta DPRD sebaiknya membentuk tim investigasi menelusuri kebenaran dan jika memungkinkan, pekerjakan kembali tenaga honorer atas dasar kemanusiaan.

Sebelum meninggalkan ruang pertemuan, Kadinkes Nunukan Meinstar Tololiu sempat menyampaikan hasil koordinasinya dengan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura yang dikirimkan lewat pesan singkat whatsApp.

“Beliau kirim pesan ke handpone saya, isi whatsApp bupati mengatakan, Pemkab Nunukan saat ini sedang mengevaluasi honorer dan ini instruksi bupati,” terangnya.

Tololiu mengatakan, akan lebih baik jika DPRD berbicara dengan bupati yang mengeluarkan instruksi. Kepala dinas hanyalah anak buah dari Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, kalaupun ada hubungan dengan politik, tetap dinas tidak bisa menjelaskan.

“Makanya saya tidak bisa ngomong apa-apa, kalaupun misalnya ada hubungan dengan politik, saya tidak punya bukti,” pungkasnya. (002)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *