SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola wilayah laut hingga 12 mil dari pantai, atau 12 mil laut dan sungai, serta UMKM.
Daerah perlu memperluas sumber pendapatan asli daerah (PAD) di luar sektor pertambangan untuk mendongkrak PAD, apalagi APBD tahun 2026, yang sebelumnya diprediksi turun dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliiun.
“Saat ini yang lagi santer adalah bagaimana kita bisa mencoba meminta kepada pemerintah pusat agar kewenangan pengelolaan alur sungai dan wilayah laut dari 0 sampai 12 mil diserahkan ke daerah. Itu potensi pendapatan luar biasa,” kata Sapto, hari Minggu (11/5) di Kantor Badan Kesbangpol Kalimantan Timur (Kaltim).
Politikus senior Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda itu menyebutkan bahwa sumber-sumber PAD di Provinsi Kaltim sejatinya sangat beragam dan hingga kini belum sepenuhnya dimaksimalkan.
“Banyak, sektor PAD itu banyak ya. Artinya, apapun yang mau kita dorong itu banyak potensinya. Bukan hanya bicara masalah tambang seperti selama ini, tetapi juga UMKM daerah,” imbuhnya.
Sapto menilai, UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi daerah dan perlu mendapat perhatian lebih dalam bentuk regulasi, akses permodalan, dan infrastruktur pemasaran.
Dijelaskan, apabila pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pengelolaan wilayah 0-12 mil laut dan sungai ke daerah, maka dari berbagai kegiatan ekonomi di wilayah sungai dan laut, serta layanan yang diberikan pemerintah daerah, daerah bisa memungut retribusi atau pajak daerah sebagai tambahan pemasukan bagi PAD.
“Pemerintah provinsi secara bersama-sama harus mencoba untuk meminta hak pengelolaan sungai dan laut,” sarannya.
Sapto menyambut baik sikap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang membuka ruang kebijakan fiskal daerah lebih luas untuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan baru. Ia berharap agar upaya ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat kemandirian fiskal Kaltim di masa depan.
“Jangan terus-terusan bergantung pada pusat atau DBH saja. Kita harus punya keberanian untuk mengelola potensi kita sendiri,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Sungai Mahakam