SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa, dalam menghadapi pesta demokrasi Pilkada tahun 2018 dan tahapan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019, Prajurit TNI dan Polri harus tetap menjaga soliditas yang sudah terjalin selama ini bisa dipertahankan.

“Saya yakin kalau soliditas terjaga dengan baik, NKRI pasti akan terjaga dan tidak akan ada yang berani mencoba-coba untuk mencabik-cabik NKRI,” tegas Panglima TNI saat melakukan kunjungan kerja wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, tanggal 28-29 Maret 2018.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa personel jajaran satuan TNI diberikan Buku Saku Netralitas TNI, untuk pegangan prajurit TNI sebagai pedoman di lapangan.  “Buku Saku tersebut berisi aturan-aturan dan larangan yang tidak boleh dilakukan prajurit TNI.  Buku ini sudah saya sahkan. Kalau ada prajurit TNI yang melanggar, akan dikenakan sanksi hukum disiplin militer,” tuturnya.

Terkait pencalonan peserta kepala daerah, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa anggota tersebut sudah purnawirawan dan menjadi orang sipil, sehingga tidak ada hubungannya dengan institusi TNI. “Apapun yang diperbuat mereka, tidak  mengatasnamakan institusi TNI, mereka murni orang sipil. Namun demikian, hubungan silaturahmi tetap dijaga,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam pengarahannya mengatakan bahwa sinergitas dan soliditas TNI dan Polri harus betul-betul real bukan sekedar lip service.  “Polri tidak mungkin dapat bekerja sendiri dalam mengatasi kejahatan di wilayah perbatasan, khususnya Kalimantan Utara sehingga Polri butuh dukungan dari TNI dalam mengatasi masalah di di wilayah perbatasan,” ucapnya. (001)