TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Bahkan, PDIP memastikan siap melakukan walk out jika skema pilkada tidak langsung tersebut dipaksakan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP Sugeng Hariadi saat menjawab aspirasi dari mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat terkait wacana perubahan mekanisme pilkada.

Menurutnya, pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh ditarik mundur.

“Kita ini negara demokrasi. Jangan sampai hak-hak demokrasi rakyat dirampas oleh sekelompok orang. Kalau sampai pilkada dipilih melalui DPRD, Fraksi PDIP siap walk out,” ujarnya, Senin (19/1/2026).

Sugeng menilai, wacana pilkada melalui DPRD berpotensi mencederai kedaulatan rakyat dan mengacaukan sistem demokrasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Sugeng juga menegaskan bahwa penolakan PDIP Kukar sejalan dengan sikap partai di tingkat pusat.

“Mari kita berjuang bersama-sama,” ajaknya.

Gerakan penolakan terhadap wacana ini pun diaspirasi oleh Sugeng. Ia menyebut, suara mahasiswa merupakan api perjuangan yang harus terus dijaga dan diperluas agar tidak berhenti hanya di daerah.

“Api kecil ini jangan diremehkan. Kalau kita semua bersatu, bisa menjadi api besar yang menyala di seluruh Indonesia. Perjuangan ini tidak cukup hanya di Kukar,” katanya.

Senada, Anggota Fraksi PDIP DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, menegaskan, penolakan pilkada melalui DPRD merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pengembalian pilkada ke DPRD menurut dia, sama saja dengan mengkhianati amanah reformasi dan prinsip kedaulatan rakyat.

“Pilkada langsung adalah wujud one man one vote. Kalau dikembalikan ke DPRD, itu sama saja mengkhianati perjuangan reformasi,” tegasnya.

Menurutnya, reformasi yang melahirkan sistem pilkada langsung dibayar mahal dengan pengorbanan besar. Ia mengingatkan, tidak sedikit mahasiswa dan aktivis yang justru menjadi korban dalam perjuangan itu, bahkan hingga kini belum diketahui nasibnya.

“Perjuangan reformasi itu tidak murah. Banyak yang hilang, banyak yang berkorban. Kalau hari ini pilkada ditarik mundur, itu menjadi pengkhianatan terhadap sejarah dan pengorbanan tersebut,” jelasnya.

Terkait dalih efisiensi anggaran yang kerap disampaikan dalam wacana tersebut, Akbar menilai alasan itu sebenarnya tidak relevan. Ia mencontohkan negara lain yang mampu menyelenggarakan pemilu langsung meski jumlah penduduknya jauh lebih besar.

“India dengan jumlah penduduk lebih dari satu miliar orang bisa melaksanakan pemilu langsung. Indonesia dengan sekitar 200 – 300 juta penduduk seharusnya juga mampu, apalagi di era digital seperti sekarang,” terangnya.

Akbar menegaskan, Fraksi PDIP DPRD Kukar konsisten mengawal aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Ia memastikan agar sikap fraksi sejalan dengan pernyataan Ketua Fraksi PDIP Kukar, termasuk kesiapan mengambil langkah walk out jika pilkada melalui DPRD tetap dipaksakan.

“Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, kami siap walk out. Ini sikap tegas Fraksi PDIP,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: Fraksi PDI-PPilkadaPolitik