TPPO ke Malaysia Melalui Jalur-jalur “Tikus”

Wabup Nunukan H. Hanafiah bersama Asisten Asisten Pemerintahan & Kesra Muhammad Amin serta Kepala DP3AP2KB Nunukan Faridah menghadiri Rakor Permen Nomor 8 Tahun 2021 tentang pelayanan terpadu bagi saksi dan korban TPPO (Foto Istimewa/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia, secara tidak langsung memiliki potensi kerawanan terhadap perkara trafficking atau perdagangan orang. Pelaku  TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) kerap melakukan aksinya melalui jalur- jalur tikus di perbatasan dan perkara ini pernah beberapa kali diungkap aparat keamanan Nunukan.

“Tanpa komitmen yang kuat, rasanya sangat sulit mencegah dan memberantas TPPO di wilayah Nunukan. sebab TPPO merupakan suatu kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas selama karena ada kepentingan dan keuntungan,” kata  Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah  melaporkan itu dalam rapat koordinasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2021 tentang SOP pelayanan terpadu bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Wabup hadir  bersama Asisten Asisten Pemerintahan & Kesra Muhammad Amin  dan Faridah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Nunukan.

Rakoor yang digelar virtual juga dihadiri Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ratna Susianawati dan National Project Officer Counter Trafficking and Labour Migration International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Eny Rofiatul Ngazizah.

Menurut Hanafiah, Kabupaten Nunukan memiliki geografis wilayah garis pantai yang begitu panjang. Beberapa titik wilayah di perbatasan tersebut terhubung langsung dengan daratan, sungai dan laut di Malaysia.

Panjangnya garis pantai dan luasnya daratan dengan banyaknya jalur tikus dimanfaatkan oleh oknum-oknum masyarakat menyelundupkan Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri tanpa dilindungi berbagai dokumen keimigrasi dan ketenagakerjaan.

“Situasi ini harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya aparat keamanan, BP2MI dan pemerintah daerah, seluruh lapisan masyarakat hendaknya terlibat dalam pemberantasan TPPO,” kata Hanafiah.

Dikatakan Hanafiah lagi, penanganan TPPO harus dibarengi dengan sosialisasi masif dan ajak di masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam mencegah dan menghalangi tiap ada dugaan peristiwa TPPO.

“Jika melihat dan menemukan dugaan peristiwa TPPO, masyarakat bisa melaporkan ke petugas atau instansi pemerintah,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan TPPO (SP-TPPO) yang beranggotakan beberapa instansi.

Keberadaan Satgas PP-TPPO diharapkan dapat memudahkan mengungkapkan kasus – kasus perdagangan orang, termasuk membantu penanganan, perlindungan saksi dan korban TPPO

“Pertemuan hari ini semakin memperjelas fungsi peran dari masing – masing instansi dalam pencegahan dan penanganan TPPO di Nunukan,” terangnya.

Sumber : Humas Pemkab Nunukan | Editor : Budi Anshori

Tag: