SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Untuk mengembangkan EBT (Energi Baru Terbarukan) Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, keterlibatan dari pihak swasta mutlak diperlukan. Total investasi yang dibutuhkan akan lebih dari USD 1 triliun sampai tahun 2060.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rida Mulyana mengatakan hal itu saat mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif diacara peluncuran secara resmi  Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Nusa Dua Bali, Senin (14/11/2022).

Pada acara yang sama juga hadir enteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, bersama Presiden dari Asian Development Bank, Islamic Development Bank, dan Bank Dunia, serta Menteri Keuangan dan Ekonomi dari beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Afrika Selatan.

Rida Mulyana mengatakan, pemerintah telah mengkaji berbagai macam pendekatan dalam pembiayaan transisi energi, khususnya peralihan dari batubara menjadi energi yang lebih bersih, dan skema kemitraan pembiayaan transisi energi yang terjangkau.

“Dengan adanya ETM Country Platform, menunjukkan capaian dari semua pihak yang telah berusaha dengan maksimal untuk mendukung transisi energi dalam mengejar target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060,” jelasnya.

Untuk mencapai NZE tahun 2060 atau lebih cepat serta target pengurangan emisi karbon pada Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebesar 32% di tahun 2030, pemerintah akan menggunakan energi baru terbarukan dan teknologi rendah emisi, seperti menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas, kemudian penggunaan teknologi cofiring biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pengembangan teknologi CCS/CCUS untuk mencapai keseimbangan antara target produksi gas dan penurunan emisi, serta pembangunan pembangkit EBT secara masif hingga 700 GW.

“Kemudian dengan melakukan pensiun dini 33 PLTU dengan total kapasitas sebesar 16,8 GW,” imbuh Rida.

Komitmen kuat

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ETM Country platform menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mengatalisasi sumber pendanaan di sektor energi untuk menyediakan energi yang andal dan terjangkau.

“Hal ini juga menunjukkan komitmen yang kuat dari Indonesia terhadap Perjanjian Paris terkait perubahan iklim,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan bahwa platform inilah yang akan memobilisasi dukungan pendanaan dari mitra internasional, termasuk multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta untuk mencapai transisi energi yang adil dan terjangkau.

Secara rinci, ia menjelaskan bahwa ETM Country Platform memfasilitasi untuk Indonesia menyiapkan rencana investasi transisi energi dan pendanaan investasi iklim untuk mempercepat mempensiunkan PLTU yang berbahan baku batubara.

“Ini adalah salah satu pendanaan multilateral terbesar di dunia untuk aksi perubahan iklim di negara berkembang,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, ETM telah mengalokasikan dana sebesar USD 500 juta, dan akan menggerakkan lebih dari USD 4 miliar untuk mempensiunkan 2 GW dari beberapa PLTU batubara. “Itu akan mengurangi 50 juta ton CO2 pada tahun 2030 atau 160 juta ton pada tahun 2040,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Pemerintah telah menunjuk PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI sebagai ETM Country Platform Manager untuk mengembangkan kerangka kerja pembiayaan dan investasi untuk program ETM. PT SMI berkolaborasi dengan berbagai mitra institusi yang terdiri dari:

• Mitra Hibah (Bloomberg Philanthropies & ClimateWorks Foundation’s Global Energy Transition Initiative, UK MENTARI, dan Global Energy Alliance for People and Planet);
• Mitra pembiayaan (ADB, World Bank, Islamic Development Bank, Climate Investment Funds, HSBC, Standard Chartered, dan Japan Bank for International Cooperation);
• Mitra pengetahuan & teknis (United States Agency for International Development, Global Green Growth Institute, Climate Policy Initiative, United Nations Development Programme, Rocky Mountain Institute, dan Climate Bonds Initiative);
• Serta mitra investasi (Indonesia Investment Authority).

Masing-masing mitra menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan PT SMI untuk secara bersama mendukung agenda pemerintah dalam mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau di Indonesia.

Sumber: Biro KLIK Kementerian ESDM | Editor: Intoniswan

Tag: Energi Baru Terbarukan