Tugas Pokok Pengurus PWI Menjaga Kepercayaan Publik

Sekretaris Dewan Penasihat PWI Pusat Kemal Effendi Gani. (Foto Istimewa)

MALANG.NIAGA.ASIA – Tugas pokok  dewan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat baik di pusat maupun di daerah sama-sama menjaga kredibilitas organisasi dan profesi wartawan.

“Menjaga kredibilitas organisasi dan profesi itu hanya bisa dilakukan dengan menjaga ketaatan pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI, menjaga kataatan pada kode etik jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW),” tegas Sekretaris Dewan Penasihat PWI Pusat, Kemal Efendi Gani dalam sambutannya di acara Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dilaksanakan di Malang, Senin (21/11/2022).

Konkernas dihadiri seluruh pengurus PWI Pusat, Dewan Kehormatan PWI Pusat, Dewan Penasihat PWI Pusat, para ketua dan ketua Dewan Kehormatan PWI dari 34 Provinsi se-Indonesia. Konkernas berlangusng hingga hari ini, Selasa (22/11/2022) dengan agenda terakhir mengevaluasi program kerja PWI Pusat Periode 2018-2023 dan menyiapkan draft perubahan PD/PRT PWI untuk dibahas dan ditetapkan dalam Kongres PWI Tahun 2023.

Menurut Kemal, untuk memastikan dan menjaga ketaatan organ pengurusa yang ada di PWI pada PD/PRT organisasi dan memastikan anggota PWI taat pada KEJ dan KPW  sesuatu yang tidak mudah apalagi saat sekarang terjadi banyak perubahan.

“Meski demikian, kita tidak punya pilihan lain, kalau masih ingin PWI dan profesi wartawan dianggap dan dihormati masyarakat, jaga kredibiltas organisasi dan profesi,” ucap Pemred Majalah SWA ini.

Fakta menunjukkan, untuk mengejar pages views, untuk mengejar rating, wartawan ada yang mengabaikan KEJ dan KPW, kebenaran suatu informasi kadang diabaikan.

“Kondisi demikian bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada profesi wartawan. Itu harus kita cegah bersama. Caranya membangun ketaatan pada KEJ dan KPW, serta PD/PRT PWI,” ujar Kemal.

Baik itu PD/PRT PWI, KEJ, dan KPW harus disosialisasikan terus menerus. Apabila ada perbedaan pendapat antara Dewan Pengurus PWI dengan Dewan Kehormatan, perbedaan itu diobrolkan, diselesaikan melalui saling berbicara.

“Hanya dengan saling bicara masalah bisa diselesaikan,” pungkasnya.

Menurut Kemal, hal yang wajar menjelang kongres PWI terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, tapi perbedaan harus diselesaikan dengan berpedoman pada PD/PRT organisasi.

Begitu pula pada tahun-tahun politik atau Pemilu, juga akan membawa perbedaan pendapat dan pilihan dikalangan wartawan.

“Meski demikian, kewajiban wartawan ke publik adalah mengajak semua orang, mengajak masyarakat untuk selalu taat pada peraturan perundang-undangan,” pungkas Kemal.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: