Hairil Usman saat melakukan aksi blokir salah satu titik jalur Jalan Rapak Indah, Senin (20/1) pagi tadi. (Foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Aksi penutupan jalan oleh ahli waris sebidang lahan 300 x 15 meter, yang kini digunakan menjadi salah satu jalur Jalan Rapak Indah, di Samarinda, dilakukan Senin (20/1) pagi tadi sekira pukul 10.00 Wita. Ahli waris tanah atas nama Djagung Hanafiah, Hairil Usman memblokir jalan dengan duduk di tengah jalan.

Di lokasi, juga telah ada beberapa keluarga ahli waris lengkap dengan kayu dan batu sebagai alat penutup. Di sela aksi, Hairil menuturkan dia menunggu Wali Kota, atau Sekda, untuk bertemu dengannya.

“Dasar hukum sudah jelas, di PN (Pengadilan Negeris) dan PT (Pengadilan Tinggi) sudah menyatakan saya menang. Bukti-bukti dari tahun 1984 ada dengan saya, bahwa di sini tanah orangtua saya sekitar 80 hektare,” ujar Hairil.

Tidak berselang lama, sekira pukul 10.40 Wita, terlihat Sekretaris Daerah Samarinda, Sugeng Chairuddin didampingi Asisten I Tedjo Sutarnoto, dan juga Kepala Kesbangpol kota Samarinda Sucipto Wasis. Selanjutnya, ahli waris beserta jajaran Pemkot Samarinda melakukan pembahasan, di ruang rapat kantor Balai Kehutanan, yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut.

Dalam rapat tersebut, jajaran Pemkot Samarinda menandatangani draft, yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik Hairil Usman.

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan Pemkot Samarinda, diwakili oleh Sekda Sugeng Chairuddin, disaksikan oleh Kapolresta (Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman. Bahwa sudah jelas bahwa tidak ada lahan Pemkot di sana. Dan untuk ganti rugi (Rp8,7 miliar), menunggu keputusan kasasi,” jelas Hairil ditemui usai rapat.

Oleh karena itu, lanjut Hairil, proses pemblokiran jalan yang dia lakukan, akan ditunda sementara sampai menunggu proses hukum selesai. “Oke, kita akan ikuti proses hukumnya,” sebutnya.

Kendati demikian, Hairil tetap menegaskan akan melakukan aksi serupa, bahkan lebih ekstrem. Dengan catatan, apabila Pemkot di kemudian hari tetap tidak melakukan janjinya. “Tapi, jika tidak ada tindak lanjutnya, akan kita lakukan lebih ekstrem lagi,” ancamnya.

Hal ekstrem yang dimaksud adalah, pemblokiran secara total dengan material non permanen, hingga blokade dengan material permanen.

“Apalagi jika sampai ada keputusan dari kasasi, akan lebih kuat lagi. Terserah saja nanti hal ekstrem yang mau saya lakukan. Mau saya beton, atau mau bangun rumah kah, terserah saya. Hak saya,” tegasnHairil.

Sekda Kota Samarinda Sugeng Chairuddin. (Foto : Niaga Asia)

Ditemui terpisah, Sekda Samarinda Sugeng Chairuddin mengakui, bahwa lahan seluas 4.356 meter persegi tersebut memang bukan hak Pemkot Samarinda.

“Kita sudah menandatangani surat pernyataan, bahwa di situ bukan tanah milik pemerintah kota. Itu harus dibebaskan, karena sudah dipakai,” terang Sugeng.

Untuk proses kasasi, Sugeng menyebutkan berkas telah dikirim ke Mahkamah Agung. “Nah, kita menunggu itu, kita tidak berani jika belum ada keputusannya,” imbuhnya.

Hal itu, menurut Sugeng, sesuai dengan aturan bahwa pihaknya harus melakukan upaya hukum final terkait ganti rugi lahan tersebut. “Kan ada Perda-nya, Permendagri Nomor 19 tahun 2016, yang menyatakan untuk menempuh langkah terakhir, karena ini bukan uang pribadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait penggunaan lahan warga untuk badan jalan yang telah dibuka sejak 2002 itu, adalah persoalan yang sudah lama. “Sudah 26 tahun yang lalu. Jadi, dari ujung ke ujung tidak ada penggantirugian, tidak ada yang dibayar memang. Soal kenapa tidak dibayar, saya tidak tahu,” pungkasnya. (009)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *