Ubah Fungsi Kawasan Tanpa Izin, Polres Nunukan Sudah Periksa HB

Pengusaha HB mengaku tidak ada keterlibatan PT NBS dalam penguasaan lahan 80 hektar yang jadi kebun kelapa pandan di Desa Binusan Dalam. (Foto Dok Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA  – Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Nunukan mengaku sudah memeriksa oknum pengusaha berinisial HB dalam perkara dugaan melakukan ubah fungsi kawasan tanpa izin, dari kawasan hutan magrove jadi perkebunan kelapa pandan di Desa Binusan Dalam, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

“Dalam pemeriksaan HB mengaku lahan tersebut dibeli dari masyarakat dan dikelola sendiri pribadi tanpa melibatkan perusahaan PT Nunukan Bara Sentosa (NBS), meski dalam kemasan tersebut terpasang plang perusahaan,” kata Kanit Tipidter Satreskrim Polres Nunukan, Andre Azmi Azhari pada Niaga.Asia, Jum’at (08/07/2022).

HB membantah ada keterlibatan perusahaan di perkebunan itu. Atas dasar itu, manajemen PT NBS tidak bersedia memenuhi panggilan penyidik  untuk diminta keterangan. HB tetap berusaha mengaku sebagai pemilik pribadi atas lahan lebih 80 hektar yang sudah jadi kebun kelapa pandan tersebut dan tidak berada dalam lahan HGU PTNBS.

“Tapi rasanya tidak mungkin orang secara pribadi memiliki lahan seluas itu (80 hektar). Pengusaaan lahan oleh masyarakat secara perorangan dibatasi berapa hektar saja,” kata Andre.

Andre menuturkan, kasus mengubah fungsi kawasan dan pengrusakan lahan mangrove masuk dalam  perkara yang harus diselesaikan Polres Nunukan. Hanya saja belum bisa memastikan cepat karena butuh mengumpulkan landasan dasar hukum.

“Tetap selesaikan perkara ini, tapi mungkin tidak bisa cepat karena harus memeriksa semua yang terlibat dalam kepemilikan lahan,” terangnya.

Menurut  Kanit Tipidter Satreskrim Polres Nunukan, Andre Azmi Azhari keterlambatan dalam penyelidikan kasus dugaan pengrusakan mangrove di Desa Binusan Dalam, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, karena membutuhkan banyak koordinasi dengan instansi baik di kabupaten ataupun di Provinsi Kaltara.

Pengumpulan  bahan dan keterangan dari instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Keluatan dan  Perikanan (DKP) termasuk, Bidang Tata Ruang Nunukan dibutuhkan sebagai dasar penyidik menentukan kawasan mangrove berada dalam kategori tertentu.

Masing-masing instansi diminta laporan data peruntukan lahan mangrove. Sebelum di babat oleh pengusaha dijadikan areal perkebunan kelapa pandan, lahan tersebut merupakan hutan mangrobe dan kawasan tambak masyarakat.

“Bulan Mei 2022 lalu penyidik menghubungi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Provinsi Kaltara, tapi belum sempat bertemu langsung,” jelasnya.

Selain terkendala koordinasi dengan instansi di provinsi, ada atensi khusus dari Kapolda Kaltara kepada jajaran Polres – Polres untuk fokus menertibkan larangan masuknya barang-barang Malaysia yang beredar di Kaltara.

Atensi Kapolres Ini berkaitan dengan kasus penyelundupan temuan kejahatan ball press atau pakaian bekas Malaysia, melibatkan oknum Polisi di Kaltara, dan barang-barang ilegal lainya yang marak beredar.

“Imbas penangkapan ballpres di Tarakan, Kapolda minta penertiban barang-barang Malaysia masuk di wilayah Kaltara,” tuturnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: