JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino meminta Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperbanyak workshop atau pelatihan kepada pelaku UMKM. Ia menilai, pelatihan bagi pelaku UMKM sangat dibutuhkan dibandingkan hanya sekadar sosialisasi seperti yang selama ini telah dilakukan Kemenkop UKM.

“Selama ini kan kita banyak sosialisasi, rasanya, disamping sosialisasi ada hal yang sangat dibutuhkan oleh warga, yaitu workshop. Pelatihan-pelatihan yang sederhana untuk para pelaku UMKM,” ujar Harris dalam Raker dengan Kemenkop UKM dan Kementerian Investasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, adanya pelatihan-pelatihan sederhana dapat memicu UMKM baru sehingga berdampak dalam mengurangi angka pengangguran. Ia mengusulkan Kemenkop UKM untuk mengadakan pelatihan seperti pelatihan menjahit, kecantikan hingga pelatihan las.

“Dan ini seharusnya menjadi bagian dari Kementerian UMKM. Jadi  wujudnya workshop dan saya sangat mengharapkan bahwa ini bisa direalisasikan di luar sosialisasi yang selama ini dilaksanakan,” harapnya.

Diketahui, dari pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 sejumlah Rp1,4 triliun, sebanyak Rp1 triliun digunakan untuk program kewirausahaan, UMKM dan Koperasi. Sedangkan Rp400 miliar sisanya digunakan untuk program dukungan manajemen Kemenkop UKM. Dari Anggaran tersebut, sebanyak Rp767 miliar digunakan untuk program prioritas nasional. Sedangkan Kementerian Investasi/Kepala BKPM mendapat pagu anggaran tahun 2024 sebanyak Rp1,2 triliun.

Pendataan UMKM

Sementara dalam rapat yang sama anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mempertanyakan sinergitas yang terjadi antarkementerian terkait dengan pendataan UMKM. Ia menyebut, saat ini masing-masing kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perdagangan, memiliki anggaran yang berkaitan dengan pendataan UMKM. Namun, ia belum melihat adanya sinergitas antara ketiga kementerian tersebut terkait pendataan.

“Semuanya membuat anggaran untuk data. Jadi saya bertanya, kenapa data ini tidak jadi satu? Kenapa yang ini punya data, yang ini punya data dan anggarannya sebenarnya tidak kecil. Kenapa tidak disinergikan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain,” tanya Evita.

Lebih lanjut, mengenai kecilnya anggaran di kedua kementerian mitra Komisi VI tersebut, Evita mengatakan kecilnya anggaran tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, saat ini hampir semua kementerian bahkan perusahaan-perusahaan BUMN juga telah menganggarkan anggaran khusus untuk UMKM.

“Mengenai anggaran kecil, ya memang anggaran kita di sini kecil, tapi jangan lupa, hampir semua BUMN hampir semua departemen itu memiliki anggaran untuk UMKM sendiri. Jadi anggaran itu tidak hanya di Kementerian Koperasi saja, tetapi anggaran itu ada di mana-mana sampai di perusahaan-perusahaan BUMN,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Koperasi dan UMKM nantinya dapat mensinergikan segala program yang berkaitan dengan UMKM. Sehingga output yang dihasilkan akan lebih baik.

“Yang kita belum bisa melihat sekarang ini, bagaimana perjalanan daripada anggaran yang ada terpecah ini menjadi terpadu. Ini yang kita belum lihat. Masing-masing masih dengan jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau semuanya bisa disinergikan, semuanya bisa dipadukan, output-nya saya rasa ini akan lebih baik lagi ke depan,” tutupnya.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: UMKM