SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Wali Kota Samarinda Andi Harun melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemprov Kaltim terkait pengalihan pembiayaan 49.742 jiwa kepesertaan jaminan kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) Provinsi kepada kabupaten/kota di tengah APBD 2026 berjalan saat ini.
Menurutnya, pemutusan jaminan secara mendadak itu akan menyebabkan puluhan ribu warga tidak mampu di Samarinda kehilangan akses berobat gratis.
“Mekanisme pembahasan penting seperti ini, apalagi menyangkut 49.742 warga tidak mampu, tidak boleh segegabah dan tergesa-gesa mengurusnya. Ini kan awalnya adalah kebijakan Gubernur sebelumnya,” kata Andi Harun saat konferensi pers, Jumat 10 April 2026.
Dia menjelaskan jaminan kesehatan itu merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Menuju Jaminan Kesehatan Semesta, yang diteken pada masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, dan kemudian berlanjut di kepemimpinan yang baru Rudy Mas’ud-Seno Aji, yang diperbarui lagi dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
Menurut Andi, aturan lama yang pro rakyat itu seharusnya tetap berjalan sebagai bentuk kesinambungan pemerintahan.
“Karena Pergub yang sudah ada ini tidak pernah dibatalkan, tapi tiba-tiba tanggal 5 April kemarin Sekda Kaltim mengirimkan surat pengembalian peserta PBPU-BP ini,” ujarnya.
Dijelaskan Andi, redistribusi tanggung jawab itu tidak bisa dilakukan tiba-tiba, karena anggaran APBD 2026 telah disahkan dan telah berjalan, serta dalam anggaran tahun ini tidak ada alokasi untuk menanggung jaminan kesehatan peserta PBPU-BP ini.
“Kalau dia serahkan, jelas tidak bisa terlayani dan benar benar menyakitkan. Katanya (Pemprov) pro rakyat? Kan mereka ada gratispol kesehatan? Kenapa tidak pakai itu?” tanya Andi.
Dia secara terbuka memuji segara program kepemimpinan sebelumnya, Isran-Hadi, yang dinilai lebih peduli terhadap nasib masyarakat kecil. Andi juga balik mempertanyakan keberanian pemerintahan saat ini jika memang ingin membatalkan kebijakan itu secara total.
“Kalau mau tunggu 2027 kita bahas sama-sama, kemudian cabut Pergub sebelumnya. Berani tidak mereka cabut? Sesuatu yang sangat berpihak dan peduli yang telah dilakukan Isran-Hadi dan telah ditanda tangani ini malah dicabut. Begitu dicabut Pergub itu, rakyat lihat mana pemimpin yang berpihak, dan mana justru tidak ingin berpihak,” tegas Andi.
“Kita doakan Pak Isran dan Hadi panjang umur yang telah menciptakan kebijakan pro rakyat kepada rakyat miskin,” tambah dia.
Terakhir, Andi menekankan kepemimpinan yang baik seharusnya melanjutkan program positif dari pendahulunya, bukan justru memutus rantai manfaat yang sudah dirasakan masyarakat.
“Kalau saya di kota Samarinda ada kebijakan Wali Kota sebelumnya lebih baik, saya akan teruskan. Karena kebijakan pemerintah itu berkesinambungan dan apa yang dilakukan Pak Syaharie Ja’ang (Wali Kota Samarinda sebelumnya) itu kita lanjutkan karena semua pro rakyat,” demikian Andi Harun.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: Andi HarunKaltimKesehatan GratisSamarinda