Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid didampingi Sekretaris Daerah Pemkab Nunukan Serfianus dan Ketua Bawaslu Nunukan Mochamad Yusran, saat menandatangai NPHD pemilukada 2020 (foto : HO/ Bawaslu Nunukan)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA- Sebagai penunjang pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang, Pemkab Nunukan memberikan bantuan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan senilai Rp 13 miliar.

Bantuan dana hibah itu, dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandangani Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, bersama Ketua Bawaslu Nunukan Mochamad Yusran, Sabtu (5/10).

Dalam penandatanganan NPHD, Bupati Laura Hafid berpesan, agar Bawaslu Nunukan sekiranya penggunaan dana hibah dilakukan secara akuntabel, dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan masalah administrasi keuangan dikemudian hari.

“Gunakan anggaran sesuai peruntukannya, dan pastikan semua kegiatan dilengkapai cacatan pertanggung jawababa keuangan,” kata Laura.

Dana hibah sebesar Rp 13 miliar, lebih kecil dari usulan Bawaslu yang mencapai Rp 20 miliar. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan efesiensi dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, agar pembangunan prioritas tetap berjalan.

Namun begitu, pemerintah menyadari bahwa Pilkada merupakan pesta demokrasi hajatan nasional, yang harus mendapat dukungan pendanaan APBD tiap daerah. Maka dari itu siap tidak siap, Pemkab Nunukan harus ikut mensukseskan Pilkada. “Kewajiban tiap daerah mensukseskan Pilkada. Kita yakin Bawaslu mampu menjalankan fungsinya,” sebutnya.

Pada kesempatan itu juga, Ketua Bawaslu Nunukan Mochamad Yusran mengucapkan terimakasih sebesar besarnya atas perhatian dan komitmen Bupati Nunukan, Sekda Nunukan, Kadis Keuangan dan TAPD, karena telah memenuhi amanah UU 8/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Terdapat perbedaan antara besaran usulan dengan realisasi diterima. Semula Bawaslu, mengusulkan Rp 23 miliar. Kemudian dilakukan rasionalisasi menjadi Rp 20 miliar, dan disetujui Pemkab Nunukan Rp 13 miliar, jelasnya.

Atas rasionalisasi anggaran tersebut, Yusran memastikan akan melakukan penyesuaian atas kecukupan anggaran pengawasan di 21 Kecamatan, 240 Desa/Kelurahan dan 523 TPS di Kabupaten Nunukan.

Terlepas dari bantuan kabupaten, Bawaslu berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dapat kiranya menutupi kekurangan dari usulan. Sebab, mengingat beban kerja pada pengawasan Pilkada, tidak hanya untuk pemilihan Bupati, melainkan juga pemilihan Gubernur.

“Porsi terbesar dana Pilkada, adalah honor tenaga pengawas adhock yang mencapai lebih Rp 6 miliar. Untuk honor pimpinan dan staf Bawaslu sudah dibebankan melalui APBN,” demikian Yusran. (002)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *