TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Wakil Bupati Rendi Solihin menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kutai Kartanegara pada Senin sore (13/10) di Pendopo Wakil Bupati Jalan Robert Wolter Mongisidi, Tenggarong.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan PPDI dipimpin Ketua DPC PPDI Kabupaten Kutai Kartanegara Fitriansyah. Menurutnya, audiensi ini menjadi ajang mempererat tali silaturahmi sekaligus forum penyampaian aspirasi dari para penyandang disabilitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kami lebih minta dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ditambahkan, Sekretaris DPC PPDI Kutai Kartanegara, Lina Oktaviani, bahwa pihaknya mengapresiasi perhatian pemerintah daerah yang semakin nyata terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
“Kalau bicara keluhan, sekarang sudah mulai minim. Alhamdulillah, karena pemerintah kita benar-benar memperhatikan teman-teman disabilitas,” jelasnya.
Meski begitu, lanjutnya, masih ada beberapa hal yang perlu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama dalam hal pendampingan dan penyediaan sarana aksesibilitas.
“Yang kami usulkan itu terkait pendampingan penuh dalam proses pemenuhan hak-hak disabilitas. Contohnya seperti pembuatan sarana aksesibilitas, yang di beberapa tempat masih belum ramah disabilitas,” bebernya.
Tak hanya itu, PPDI juga menyampaikan beberapa permohonan tambahan kepada pemerintah daerah, di antaranya penyediaan sekretariat tetap sebagai pusat kegiatan organisasi, fasilitasi pelantikan pengurus baru, serta dukungan program kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.
“PPDI ini dulunya sempat vakum cukup lama, dan kami kepengurusan baru berupaya untuk menghidupkan kembali semangat organisasi. Karena itu kami berharap ada dukungan berupa sekretariat dan fasilitas pelantikan,” harapnya.
Permintaan tersebut disampaikan dengan pertimbangan bahwa saat ini PPDI Kutai Kartanegara menaungi lebih dari 4.800 orang penyandang disabilitas di berbagai wilayah, dengan fokus pada bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Seluruh upaya itu, kata Lina, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“PPDI ini memayungi seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kutai Kartanegara, dengan jumlah total sekitar 4.800 orang,” terangnya.
Kendati begitu, ia mengakui bahwa selama ini PPDI sudah mulai merasakan dampak positif dari perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satunya, penyandang disabilitas telah dilibatkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara, serta diikutsertakan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.
“Sekarang kami sudah mulai dilibatkan dalam RPJMD, juga dalam pengembangan UMKM, seperti di kawasan Simpang Odah Etam setiap malam Minggu, dan di berbagai event pemerintah lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara Rinda Desianti yang turut mendampingi Wakil Bupati Rendi Solihin saat menerima audiensi ini, menyampaikan bahwa pemerintah menyambut baik silaturahmi tersebut.
“PPDI ingin menunjukkan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang aktif dan produktif. Pemerintah tentu akan memfasilitasi melalui instansi terkait, terutama Dinas Sosial,” tegasnya.
Mengenai usulan PPDI mengenai sekretariat dan kegiatan pendampingan, ia menegaskan bahwa pastinya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Intinya silaturahmi ini untuk memperkuat sinergi. Permintaan mereka akan kami koordinasikan, terutama soal sekretariat yang mungkin akan difasilitasi melalui Dinas Sosial,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial
Tag: Disabilitas