SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat melalui DPRD yang dilontarkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian disambut oleh Presiden RI, Prabowo Subianto memicu ragam pendapat.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, terlepas dari pro dan kontra yang berkembang di publik atas wacana itu, keputusan final mengenai perubahan sistem Pilkada akan ditentukan oleh DPRD, atau tetap langsung dipilih oleh rakyat.

“Ada Undang-undang Pemilu yang mengatur. Itu nanti biar di pemerintah pusat yang akan membahas itu,” kata Rudy, ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gadjah Mada, Selasa 9 Desember 2025.

Pemilu langsung oleh rakyat telah dilaksanakan sejak tahun 2005 lalu. Namun selama ini proses politik langsung ini dinilai terlalu rumit dan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.

Meskipun demikian, Rudy menegaskan dukungannya, apapun nanti yang menjadi keputusan pemerintah pusat.

“Apakah pemilihannya secara langsung atau melalui DPRD, itu akan kita serahkan kepada pemerintah pusat. Intinya apa saja tidak ada masalah, aman. KKami akan mendukung apapun kebijakan pemerintah pusat,” terang Rudy.

Sementara, dikesempatan berbeda. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai jika perubahan sistem pemilihan kepala daerah ini dilakukan, sejatinya sudah sesuai dengan Undang-undang, dan selaras dengan ketentuan Pancasila.

Selain itu juga berpotensi menghemat pengeluaran biaya pelaksanaan Pilkada pada masing-masing wilayah.

“Kalau dilakukan secara langsung tentu pembiayaan tinggi. Kalau hanya perwakilan rakyat yakni DPRD lebih sederhana, dan mengirit biaya,” ujar Hasanuddin belum lama ini.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: PemiluPilkadaRudy Mas'ud