SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat melalui DPRD yang dilontarkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian disambut oleh Presiden RI, Prabowo Subianto memicu ragam pendapat.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji bilang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyambut baik rencana itu dan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah pusat yang akan berlaku nanti.

Selain itu, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim, Seno menegaskan sikapnya juga selaras dengan instruksi DPP Partai Gerindra.

Menurut Seno, pimpinan pusat Gerindra, termasuk Sekretaris Jenderal, telah memberikan arahan mengenai wacana itu. Untuk itu, pemerintah daerah akan patuh dan mengikuti keputusan yang diambil partai.

“Apalagi saya ketua DPD Gerindra Kaltim, secara khusus dari partai mengikuti pusat,” kata Seno, ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat 9 Januari 2026.

Seno menilai peralihan sistem pemilihan ke DPRD lebih efektif dalam mengontrol pengeluaran anggaran negara yang selama ini membutuhkan biaya besar, di setiap penyelenggaraan Pemilu melalui rakyat, yang berlangsung di masing-masing daerah.

“Sekarang kita untuk Pemilu saja, KPU dan Bawaslu butuh biaya besar,” ujar Seno.

Tak hanya dari sisi penyelenggara, Seno juga menyoroti beban finansial yang harus ditanggung oleh para kandidat. Menurutnya, ongkos politik yang tinggi seringkali menjadi beban bagi calon kepala daerah yang ingin berkontestasi.

“Apalagi calon-calon juga harus merogoh kocek lebih. Ini satu hal yang baik dilontarkan Presiden RI dan Pak Bahlil,” sebut Seno.

Seno berharap ke depannya wacana ini dapat dikaji secara mendalam, agar melahirkan kebijakan yang inklusif. Sehingga tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga tetap menjamin kualitas demokrasi dan kepentingan masyarakat secara luas.

“Semoga ke depannya menjadi hal yang baik untuk kita semua,” tutup Seno Aji.

Sebelumnya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud juga memberikan dukungan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini.

“Ada Undang-undang Pemilu yang mengatur. Itu nanti biar di pemerintah pusat yang akan membahas itu,” kata Rudy, ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gadjah Mada, Selasa 9 Desember 2025.

“Intinya apa saja tidak ada masalah, aman. Kami akan mendukung apapun kebijakan pemerintah pusat,” ujar Rudy, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: KaltimPilkadaSeno Aji