Armada speedboat jadi moda transportasi antar wilayah di provinsi Kalimantan Utara dari kota Tarakan. (Foto : HO/Basarnas)

TARAKAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) mewacanakan pelayanan speedboat gratis kepada warganya. Speedboat dengan rute Tarakan – KTT, akan digratiskan oleh Pemkab KTT.

Rencananya, akan ada satu armada disiapkan oleh Pemkab KTT, yang melayani KTT- Tarakan dan sebaliknya. Namun saat ini kebijakan tersebut masih berproses untuk mendapatkan izin.

Dewan Pimpinan Cabang (DPD) Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Gapasdap) Kota Tarakan merespons wacana itu.

Melalui Sekretaris DPC Gapasdap Kota Tarakan, Mulyadi, pihaknya berharap Pemkab KTT kembali meninjau kebijakan tersebut. Pasalnya, dengan adanya speedboat gratis ke KTT, maka secara tidak langsung akan mematikan usaha para pengusaha speedboat.

“Dari 12 trayek yang melayani trayek KTT – Tarakan, sekarang itu tinggal 4 armada saja,” kata Mulyadi.

Dia menerangkan, arus penumpang ke KTT dari Tarakan memang relatif sepi. Untuk itu, 12 armada yang ada sebelumnya, untuk saat ini hanya menyisakan 4 armada saja. Kemudian, apabila adanya speedboat gratis diberlakukan oleh Pemkab KTT, secara tidak langsung akan menyulitkan 4 armada yang beroperasi saat ini.

“Dengan adanya wacana seperti ini, kami dari Gapasdap mohon kepada Pemkab KTT untuk melakukan peninjuaan ulang. Kalau ini dilakukan, akan mati speedboat reguler,” ujarnya.

Pihaknya memastikan speedboat reguler yang melayani rute KTT – Tarakan dan sebaliknya, akan mati apabila sudah berjalannya speedboat gratis dari Pemkab KTT.

Ditambah lagi, sampai saat ini jumlah penumpang yang pergi ke KTT, belum mengalami kenaikan yang begitu signifikan. “Kita ada rencana mencoba koordinasi dengan Pemkab KTT,” terang Mulyadi.

Koordinasi itu memang sangat perlu dilakukan, mengingat saat ini dari 4 armada speedboat yang melayani Tarakan – KTT juga terkadang tidak beroperasi, lantaran tidak ada penumpang yang berangkat.

“Penumpang KTT sepi. Kalau ditambah gratis, maka kami mohon kebijakan ini ditinjau ulang,” tutupnya. (003)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *