aa
Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi, Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah bersama penanggung jawab media online yang berbasis di Kaltim, Selasa (4/12). (Foto Arief)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H Hadi Mulyadi setuju kualitas informasi pembangunan di Kaltim ditingkatkan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang apa-apa yang sudah diperbuat pemerintah daerah untuk kepentingan publik.

Demikian dikatakan Hadi Mulyadi setelah mendengarkan aspirasi penanggungjawab media online (siber-sistem berbayar) yang berbasis di Kalimantan Timur dalam pertemuan, Selasa (4/11). Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Diddy Rusdiansyah, Kasubbag Informasi Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim, Andik Riyanto, Ketua SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Kaltim, Indra Zakaria, Kepala Kantor Berita Antara Biro Kaltim, Abdul Hakim, wartawan utama, Charles Siahaan, Intoniswan, dan lainnya.

Menurut Wagub, sesuai lingkup tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan, dalam waktu dekat akan mengumpulkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) supaya bekerja lebih cepat dari sebelum-sebelumnya informasi, data, dan dokumentasi kegiatan di masing-masing OPD, terutama apabila yang meminta wartawan untuk kepentingan melengkapi pemberitaan agar lebih berkualitas dan komprehensif. “Saya setuju apa yang diusulkan wartawan, untuk meningkatkan kualitas berita memang perlu didukung data,” ujar Hadi.

Bekerja lebih cermat

aa
Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi berbincang-bincang dengan Penanggung Jawab Media Online Ekonomi dan Bisnis Niaga.Asia, Selasa (4/12).

                Pada bagian lain, Wagub meminta wartawan di Kaltim bekerja lebih cermat, terutama bila mengambil berita dari pemberitaan media online yang tidak mempunyai wartawan di Kaltim, sehingga pemberitaan tidak hoaks (bohong) karena, sekali saja berita bohong tersebar bisa merugikan masyarakat, pejabat pemerintah, dan nama baik pemerintah di daerah.

Wagub mengambil contoh berita hoaks adalah berita media online Kumparan.com yang memasang 8 bendera HTI sewaktu ada aksi bela Tauhid di Kantor Gubernur Kaltim tanggal 26 Oktober 2018, asli hoaks. Foto bendera HTI di 8 tiang bendera di depan Kantor Gubernur Kaltim asli hasil editan dan dirinya bisa membuktikan itu hasil editan. Celakanya berita, berita di Kumparan.com itu juga dikutip media online detik.com.

Akibat berita gambar bendera hoaks tersebut pemerintah di daerah, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Kaltim, Pak Gubernur dan dirinya juga direpotkan, dan masyarakat dibuat bingung. “Jadi, penanggung jawab media online harus bekerja lebih cermat memasang foto dan mengutip berita dari media online lainnya,” kata Hadi. (001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *