waka
Brigjen Pol, M Naufal Yahya. (budi anshori)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Tahun ini Mabes Polri akan mengukuhkan terbentuknya Kepolisian Daerah  Kalimantan Utara (Polda Kaltara). Sebanyak 830 personil di Polda Kaltim akan digeser menjadi personil Polda Kaltara. Sedangkan seluruh personil yang ada di Polres se-Kalatara otomatis dibawah Polda Kaltara.

“Kita sudah tentukan jumlah pergeseran personil, begitu pula lokasi sementara untuk Markas Polda Kaltara,” kata Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M Naufal Yahya dalam kunjungan bersama Kasdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI, Teguh Pudjo ke Nunukan, Rabu (07/03/2018).

Menurut  Wakapolda, jumlah keseluruhan personil Polda Kaltara pada tahun pertama mendekati 1.830 orang. Pembentukan Polda Kaltara dan kebutuhan personil  hingga peralatan telah  mendapat persetujuan dari Menpan-RB dalam bentuk Surat Keputusan ke Polda Kaltim. Sekarang ini tinggal menunggu penunjukan pejabat Kapolda. “Untuk bulannya saya belum tahu persis ya, tapi kabarnya 2018 pasti ada pengukuhan pejabat Polda Kaltara yang ditunjuk oleh Kapolri,” bebernya.

Dijelaskan pula, Mabes Polri telah menentukan Markas Polda Kaltara di ibu kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor. Sedangkan  pembangunan markas masih menunggu penyelesian lahan, termasuk untuk Markas Korem Kaltara.

Komunikasi penentuan lokasi Mapolda Kaltara sebelumnya telah dibahas bersama oleh Kapolri, Kapolda dan Gubernur Kaltara, dimana bekas gedung DPRD Bulungan sementara waktu digunakan sebagai markas Polda Kaltara. “Sambil menunggu persiapan lahan dan bangunan Mapolda, kita pinjam gedung DPRD Bulungan,” ucap Brigjen Naufal.

Wakapolda mengatakan, dengan terbentuknya Polda Kaltara diharapkan bisa memberikan kemudahan pelayanan dan perlindungan ke masyarakat, ruang lingkup wilayah Polda Kaltim yang luas akan mengecil bersaman berdirinya Polda Kaltara.

Personil Polisi lanjut Naufal, tidak hanya bertugas memberikan pelayanan di masyarakat, mereka turut serta menjaga keutuhan NKRI bersama TNI diperbatasan, hanya saja tugas pokok kedua intansi ini berbeda. “Kita punya garis perbatasan yang cukup luas, TNI dan Polri tidak akan mampu mengamankan semua itu, kami butuh dukungan masyarakat setempat,” bebernya.

Dukungan masyarakat terhadap TNI dan Polri bisa disampaikan lewat informasi – informasi terkait adanya rencana kejahatan, khususnya peredaran barang terlarang seperti narkotika asal Malaysia dan barang illegal lainnya. “Personil TNI dan Polri terbatas, kami butuh dukungan informasi masyarakat karena merekalah yang setiap saat berada dilingkungan itu,” ungkapnya. (002)

 

 

Berita Terkait