NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD semester I mencapai 52,65 % atau Rp24,3 miliar dan retribusi terealisasi 49,69 % atau Rp2,4 miliar.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus menyampaikan hal itu menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa, Kamis (28/8/2025).
“Dari APBD-P 2025 sendiri, diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan menyerap aspirasi publik, serta menopang peningkatan kesejahteraan,” kata Hermanus.
Hermanus juga berjanji menyampaikan rincian anggaran pembangunan dalam pembahasan bersama Banggar DPRD dalam rangka memastikan distribusi pembangunan lebih adil di seluruh kecamatan.
Di sektor kesehatan, menurut wakil bupati, pemerintah saat ini sedang melakukan penguatan layanan Rumah Sakit Pratama. Kehadiran dokter spesialis melalui program Kemenkes telah membantu peningkatan pelayanan kesehatan.
Sedangkan terkait isu perbatasan, Pemkab Nunukan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendorong percepatan pembangunan PLBN Long Midang dan pengoperasian PLBN Sebatik agar dapat digunakan untuk sarana pelayanan perekonomian.
“Pemerintah menekankan efisiensi anggaran agar hasilnya tepat sasaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengendalian inflasi,” jelasnya.
Menurut Hermanus, pemerintah sangat merespon terhadap pandangan fraksi-fraksi yang meminta APBD-P 2025 diprioritaskan untuk hal-hal mendesak seperti pelayanan publik, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, dan utang RSUD serta BPJS Kesehatan.
Tentang pengendalian inflasi dikatakan, pemerintah telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID). TPID aktif melakukan operasi pasar, menjaga ketersediaan pasokan, dan memperkuat kerja sama antar wilayah untuk distribusi pangan.
“Terkait pembangunan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan yang menghubungkan desa-desa akan terus ditingkatkan guna memperlancar akses ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Hermanus menambahkan, keberpihakan pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi fokus utama. Bantuan sarana produksi pertanian dan program pemberdayaan nelayan terus diperkuat melalui APBD-Perubahan 2025.
Disektor sosial, Pemkab Nunukan berkomitmen memperluas program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, begitu pula terhadap bantuan langsung maupun pemberdayaan usaha kecil bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penguatan ketahanan energi dan listrik di wilayah perbatasan, kata Hermanus, pemerintah telah menjalin komunikasi bersama PLN dan Kementerian ESDM untuk menambah kapasitas jaringan listrik.
Hermanus juga menyoroti pentingnya pembangunan sektor pariwisata. Potensi wisata alam dan budaya di Krayan, Sebatik, dan wilayah pesisir perlu dikembangkan agar menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
Menurut Hermanus lagi, pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD terhadap RAPBD-Perubahan 2025. Pemerintah akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan lingkungan.
Pemerintah Nunukan juga terbuka terhadap setiap kritik dan saran.
“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan | Advertorial
Tag: APBD Nunukan