Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat membacakan laporan atas tanggapan fraksi-fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bontang tahun 2018. (foto : Niaga Asia)

BONTANG.NIAGA.ASIA – Menindaklanjuti proses pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bontang tahun 2018, yang telah bacakan fraksi-fraksi DPRD Bontang, DPRD Bontang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (18/6) siang.

Ketua Fraksi Nasdem Bakhtiar Wakkang memaparkan, banyak bangunan yang berdiri tidak memiliki izin di Bontang yang luput dari pengawasan Pemkot Bontang. Dia juga meminta Pemkot untuk menertibkan bangunan serta merelokasi ke tempat yang lebih baik.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam paparannya menyatakan apresiasi yang begitu tinggi terkait respons positif dari fraksi-fraksi di lembaga legislatif. Menurutnya, hal itu menunjukkan jika Pemkot dan DPRD memiliki semangat yang sama untuk membangun Kota Bontang yang lebih baik.

Dalam kesempatannya, Neni memberitahu tanggapan seperti pada fraksi Nasdem terkait penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dijelaskan Neni, saat ini dinas terkait telah membatasi pemberian IMB kepada masyarakat yang hendak mendirikan bangunan.

“Kami sudah batasi pemberian izin IMB bagi masyarakat yang hendak membangun yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan,” kata Neni.

Dijelaskan Neni, saat ini Pemkot tengah bernegosiasi dengan kepala adat dan tokoh masyarakat terkait relokasi masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai. “Saat ini kami tengah berdiskusi, antara mereka dipindahkan ke rusunawa atau di buatkan tempat sendiri,” ungkap Neni. (005)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *