BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Pola warga Balikpapan dalam mengurus dokumen dan perizinan kini mulai berubah. Jika dulu mereka harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain, kini sebagian besar memilih datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau pusat layanan terpadu yang menampung puluhan instansi pemerintah dan lembaga mitra dalam satu gedung.
Perubahan itu terekam jelas dalam data kunjungan. Hingga September 2025, jumlah pengunjung MPP mencapai 41.481 orang, meningkat tajam dibandingkan 29.158 pengunjung sepanjang 2024. Angka tersebut menunjukkan pergeseran nyata menuju pola pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan, Hasbullah Helmi, menyebut peningkatan itu menandakan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem satu pintu.
“Peningkatan ini menggambarkan bahwa warga makin terbiasa memanfaatkan layanan dalam satu tempat. Mereka datang karena tahu semua bisa diselesaikan di sini,” kata Helmi, Senin (27/10/2025).
MPP Balikpapan saat ini menaungi 27 instansi dengan total 80 jenis layanan. Di antara yang paling sering diakses ialah Disdukcapil dengan 11.315 pengunjung (24,8 persen), DPMPTSP 8.767 pengunjung (19,3 persen), Bankaltimtara 8.382 pengunjung (18,4 persen), dan BPJS Kesehatan 6.726 pengunjung (14,8 persen).
Puncak kunjungan terjadi pada Juli 2025, saat tercatat 6.814 pengunjung, disusul September dan Agustus. Secara rata-rata, tiap bulan MPP menerima 4.000 hingga 5.000 warga yang datang mengurus berbagai dokumen.
Layanan dari Kepolisian juga mencatat 4.434 pengunjung (9,7 persen). DPMPTSP kini berencana memperluas kolaborasi agar penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di wilayah Balikpapan Selatan bisa dilakukan langsung di MPP.
Diketahui, lonjakan kunjungan juga didorong oleh penerapan sistem antrean online yang mempercepat proses dan memangkas waktu tunggu.
Menurut Helmi, langkah ini berdampak langsung pada peningkatan minat warga untuk datang ke MPP. Selain digitalisasi, sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan turut memperluas jangkauan informasi tentang keberadaan layanan terpadu ini.
“Kemudahan akses dan kepastian waktu pelayanan menjadi alasan utama masyarakat datang ke MPP,” ucapnya.
Keberhasilan MPP Balikpapan tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari pengakuan nasional. Tahun 2024, MPP ini meraih predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB dan mencatat nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 95,20 poin sebagai salah satu tertinggi di Indonesia.
Capaian itu menempatkan Balikpapan sebagai rujukan bagi kota lain di Kalimantan dalam pengembangan sistem pelayanan publik. Sejumlah daerah bahkan telah melakukan kunjungan belajar untuk meniru penerapan model serupa.
Bagi Pemerintah Kota Balikpapan, keberadaan MPP kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat administrasi, namun juga simbol transformasi budaya layanan publik yakni dari birokrasi yang berlapis menuju pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan.
“Kami berharap MPP menjadi ruang yang ramah bagi masyarakat, tempat mereka merasa mudah berurusan tanpa harus melewati proses panjang seperti dulu,” pungkas Helmi.
Dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat dan sistem digital yang semakin matang, MPP Balikpapan menegaskan posisinya sebagai poros pelayanan publik modern di Kalimantan Timur, sekaligus cermin perubahan hubungan antara warga dan pemerintah di tingkat kota.
Penulis : Putri | Editor : Intoniswan.
Tag: Mal Pelayanan Publik