BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Warga di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, antre dan berdesakan untuk memperoleh elpiji 3 kilogram pada Operasi Pasar Elpiji di halaman kantor kelurahan, Jalan Indrakila, Selasa (11/7).

Untuk membeli elpiji bersubsidi itu, warga wajib memperlihatkan kartu tanda penduduk kepada petugas untuk verifikasi. Jika ditemukan bukan warga setempat, maka tidak diperkenankan mengantre.

“Ini diprioritaskan untuk warga sekitar yang dibuktikan dengan KTP. Setiap keluarga hanya boleh membeli satu tabung dengan harga Rp 19 ribu,” kata Lurah Gunung Samarinda Baru, Slamet Riyadi.

Slamet menyebut tabung LPG yang disediakan pada operasi pasar ini jumlahnya sangat terbatas, Hanya 280 tabung. “Kerjasama antara Kelurahan dengan bagian Perekonomian dan Disdag Balikpapan,” ungkap Slamet.

Melihat antusia warga yang cukup ramai, pihaknya akan kembali menggelar operasi pasar elpiji melon dalam waktu dekat. Slamet mengaku sudah mengusulkan ke bagian Perekonomian dan juga Disdag.

“Tapi tergantung dari pada kebijakan Pertamina nanti seperti apa. Karena ujungnya Pertamina yang berwenang untuk memberikan kuota pada operasi pasar ini. Kita sudah usulkan agar kuotanya ditambah,” ucapnya.

Diketahui, dalam beberapa pekan terakhir masyarakat Kota Balikpapan banyak mengeluhkan elpiji kilogram langka di pasaran. Meskipun ada, gas yang menggunakan tabung mirip melon tersebut dijual dengan harga tak wajar.

Menyikapi persoalan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kaltim memastikan selama ini penyalurkan elpiji bersubsidi itu sesuai aturan, yakni berdasarkan dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR Patra Niaga Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, dalam keterangan resminya, Rabu (5/7).

“Berbeda dengan LPG non subsidi yang stoknya banyak, LPG kg bersubsidi memiliki jumlah penyaluran didasarkan pada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” tutur Arya.

Arya menyebut, untuk wilayah Kota Balikpapan hingga akhir Juni kemarin telah tersalur sekitar 3 juta lebih tabung LPG dari kuota sebanyak 6 juta tabung di tahun 2023 atau over 8 persen dari kuota periode Januari hingga Juni.

Hal ini juga sama dirasakan seluruh wilayah Kalimantan Timur yang over kuota 8 persen dari total kuota Kaltim 2023 sebanyak 37 juta tabung telah tersalur 19 juta tabung.

Arya mengimbau kepada masyarakat dengan ekonomi mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi.

“Kepada lembaga penyalur resmi yaitu agen dan pangkalan LPG kami diingatkan untuk tidak melakukan penyelewengan dan menaikkan harga di atas HET atau harga eceran tertinggi di lapangan,” imbuhnya.

Pertamina telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan menetapkan beberapa hal, seperti melakukan penertiban kepada usaha-usaha di masyarakat yang tidak berhak menggunakan LPG kg bersubsidi. Pertamina juga akan melakukan pembinaan kepada agen dan pangkalan resmi yang tidak menyalurkan sesuai aturan.

“Dari Pemerintah Kota juga akan kembali menawarkan program tukar tabung untuk ASN. Sementara dari Pertamina akan memberlakukan kepada seluruh pangkalan resmi LPG 3 kilogram untuk menjual produk Non subsidi yaitu Bright Gas guna pemenuhan kebutuhan rumah tangga,” tambah Arya.

Pertamina juga meminta kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan LPG kg bersubsidi untuk tidak panik agar stok di lapangan tetap terjaga.

“Panic buying menjadi salah satu alasan ketersediaan di lapangan cepat habis. Pertamina memastikan bahwa kuota LPG kg yang ditetapkan pemerintah akan cukup jika penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang ada,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud sebelumnya meminta kepada pihak berwajib untuk menindak tegas oknum yang kedapatan memborong dan menimbun gas elpiji tiga kilogram atau gas melon.

Itu disampaikan Rahmad usai banyak mendapat laporan dari masyarakat soal adanya aksi borong elpiji oleh oknum tertentu.

“Ada laporan ke saya. Kami minta ini tindak tegas karena merugikan masyarakat. kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk proses penindakannya,” tegas Rahmad.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Balikpapan itu juga akan berusaha meminta tambahan kuota elpiji. Karena kuota untuk Balikpapan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu.

“Dengan pertambahan penduduk serta usaha kuliner yang semakin berkembang di Balikpapan juga tentu kuota yang diberikan ini kurang,” pungkasnya.

Penulis: Heri | Editor: Intoniswan

Tag: Gas Subsidi