TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Rian, wartawan Headline Kaltim, mengaku rindu ‘garangnya taring’ Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam beberapa waktu terakhir, ia menilai bahwa pernyataan politik dan sikap fraksi di ruang publik justru lebih sering didominasi oleh Ketua DPRD Kukar dibandingkan anggota lainnya.
Menurut Rian, dalam berbagai isu strategis, khususnya menyangkut pembangunan dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah, publik jarang mendengar pandangan langsung dari anggota fraksi wong cilik ini (julukan PDI Perjuangan), selain pimpinan DPRD.
“Kadang lebih banyak no comment, jangan dulu, enggak usah dulu. Padahal kami dari jurnalis rindu juga dengan suara emas PDI Perjuangan di DPRD,” ujarnya saat sesi diskusi bersama pengurus partai dan anggota dewan, Selasa (3/3/2026).
Sebagai partai besar yang memiliki basis ideologis kuat, PDI Perjuangan semestinya tetap tampil vokal dalam mengawal kebijakan, meski berada dalam posisi mendukung penuh pemerintahan daerah. Kritik dan pengingat dari legislatif kata Rian, merupakan bagian dari fungsi kontrol yang sehat.
“Sekedar pegingat tidak ada salahnya anggota DPRD bersuara, walaupun sedikit, ya tidak ada salahnya,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Kukar, Erwinsyah, menegaskan bahwa sebenarnya jika dilihat secara politik, posisi partainya saat ini adalah sebagai partai penyimbang sesuai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Artinya kami tidak berada pada posisi oposisi mutlak, tapi juga tidak berkoalisi secara mutlak. Kami berposisi pada nilai-nilai kebenaran dan kepatuhan hukum,” jawabnya.
Dalam menyikapi kebijakan pemerintah, partai selalu mempertimbangkan aspek substansi dan kondisi riil daerah, terutama di tengah keterbatasan keuangan. Ironinya, kondisi yang belum stabil ini membuat pemerintah harus mijit kepala bekerja sangat ekstra.
Ia pun mencontohkan, program yang baru saja disusun kerap kali belum tuntas, sementara di saat bersamaan pemerintah sudah harus menyusun rencana lanjutan hingga 2027.
“Baru menyusun program, yang lama belum selesai. Duitnya juga kadang tidak jelas. Tiba-tiba harus menyusun lagi program berikutnya. Siapapun yang jadi pemimpin hari ini, celah untuk dinilai negatif itu sangat besar. Orang bisa saja melihat, ini kerjanya apa,” katanya.
Menjadi pemimpin di era sekarang tegas dia, bukan perkara yang mudah. Karena itu, PDI Perjuangan memahami tekanan yang dihadapi kepala daerah. Namun demikian, dukungan yang diberikan partai bukan berarti tanpa kritik.
“Kami selalu mensupport bupati dan wakil bupati untuk tetap semangat, tapi juga tidak lupa memberikan kritik membangun. Jangan sampai hanya karena persoalan keuangan, kebutuhan dasar seperti rumah sakit dan pendidikan terabaikan,” tegasnya.
Pemenuhan alokasi 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana amanat regulasi, menurut dia, bukan hal ringan dalam kondisi fiskal saat ini. Namun walau begitu, inovasi yang sudah dijalankan jangan sampai hilang.
Ia juga menyinggung perubahan slogan pembangunan daerah dari Kukar Idaman menjadi Kukar Idaman Terbaik yang dinilai membawa beban lebih besar.
“Dulu Idaman, sekarang Idaman Terbaik. Itu berat. Tapi mau tidak mau, kami di partai selalu dipesankan untuk bersama-sama mengawal program pembangunan ini sampai tuntas,” bebernya.
Dengan wilayah Kukar yang sangat luas, ia mengaku bahwa tidak mungkin menjangkau seluruh persoalan yang ada di lapangan tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk pers. Di era informasi yang serba cepat saat ini beber dia, komunikasi antara media dan partai harus semakin intens.
“Kawan-kawan wartawan ini corong bagi kami. Kami harap bisa menjadi sahabat bagi kawan-kawan pers. Sebagai sahabat tidak mendiamkan jika ada yang salah. Sampaikan mana yang masih bolong-bolong. Nanti kami analisis dan kami berikan masukan kepada pengambil kebijakan, supaya program itu bisa lebih baik. Kami terbuka dalam berbagai hal, termasuk menerima kritik,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kukar Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Dermawan, menjelaskan bahwa seluruh anggota fraksi sebenarnya memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan pandangan terkait kebijakan publik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing di setiap komisi.
Ketua DPRD Kukar lebih sering tampil tegas dia, karena kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan lebih luas terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Berkenaan dengan apa yang disampaikan teman-teman, kami juga berharap ke depan ada cek and balance. Kalau ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi kami siap,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: PDIP