Wawali : OPD di Pemkot Samarinda Dirampingkan Dari 31 jadi 27

Wakil Wali (Wawali) Kota Samarinda DR H Rusmadi  bertukar cinderamata dengan  Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan – RB) Diah Natalisa, di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda Lantai II Balaikota, Kamis (07/10/2021).

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Wali (Wawali) Kota Samarinda DR H Rusmadi juga menyampaikan, dalam kurun waktu tujuh bulan pertama ini, dirinya bersama Wali Kota ADR H Andi Harun tengah melakukan penataan kelembagaan terkait organisasi yang ramping dan cepat serta cekatan dalam memberikan respon.

Hal ini diungkapkan Wawali saat menerima audiensi Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan – RB) Diah Natalisa, di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda Lantai II Balaikota, Kamis (07/10/2021).

Sebelumnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot  berjumlah 37. Dan saat ini  telah dilakukan kajian untuk memberikan pilihan yakni pengurangan menjadi 27 OPD disebut sebagai pilihan progresif dan 31 OPD atau disebut pragmatis.

“Langkah perampingan ini dalam rangka menciptakan organisasi Pemerintah bisa cepat dalam merespon setiap persoalan – persoalan yang dihadapi oleh masyarakat,” ungkap Wawali.

Diterangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sedang berupaya untuk membangun Samarinda sebagai pusat Kota peradaban dan terpenting Pemerintah saat ini berupaya hadir langsung dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat akan tetapi persoalan – persoalan serius yang masih kami hadapi saat ini yakni persoalan banjir dan kemacetan serta kebakaran diwilayah pemukiman padat penduduk menjadi tantangan bagi Pemkot, bagaimana Pemerintah bisa mengatasi semua masalah kota dan bisa memberikan suasana nyaman dan suasana Ibu Kota yang bersih dan bisa memberikan kenyamanan bagi warga Kota Samarinda,” ungkap Wawali.

Sementara, Deputi Pelayanan Publik Menpan-RB Diah Natalisa menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia bahwa pelayanan publik merupakan wujud konkrit kehadiran Negara dalam kehidupan sehari – hari, Negara disebutkannya hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan cepat dengan tenaga – tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan pelayanan publik itu berkeadilan.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, Presiden mengingatkan pentingnya usaha yang tiada henti upaya berkelanjutan, selain itu pula diperlukan transformasi sistem ataupun yang berkaitan dengan tata kelola perubahan pola pikir dan juga nudaya kerja birokrasi di Indonesia.

“kami sangat mengapresiasi bahwa Kota Samarinda memiliki beberapa skenario yang diantaranya termasuk penyederhanaan birokrasi di Kota Samarinda ini, kami yakin tentu semua diperhitungkan dengan baik dan dengan tujuan yang sangat mulia yaitu memberikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat dengan organisasi yang tepat guna maka akan menghasilkan proses birokrasi yang sederhana,” ujar Diah.

Dengan semakin meningkatnya akses informasi dan semakin baiknya tingkat pendidikan lanjut Diah, masyarakat saat ini semakin menjadi cerdas dan semakin sadar akan hak dan kewajibannya.

menurutnya masyarakat tidak hanya mengharapkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan namun bisa saja lebih dari itu.

“Bisa saja mereka menginginkan kebahagiaan pada saat mereka dilayani, untuk itulah penyelenggara pelayanan harus mampu menghadirkan pelayanan yag lebih baik, yang lebih cepat dengan inovasi – inovasi atau terobosan yang baru dengan biaya yang lebih murah dan bila perlu tidak ada biayanya dan juga dengan proses yang lebih sederhana,” kata Diah. (adv)

Tag: