SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyatakan dukungannya terhadap upaya pihak swasta (tambang) saling memanfaakan jalan hauling untuk kepentingan bersama, sehingga tidak lagi menggunakan jalan umum di Kabupaten Paser.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kedatangan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Kabupaten Paser pada Sabtu (15/6), yang secara langsung mendengarkan keluhan masyarakat terkait aktivitas hauling tambang di kawasan Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam.
“Saya sangat setuju jika jalan hauling itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sesama perusahaan tambang. Tapi jangan hanya sekadar wacana, aturannya harus dibuat dan jelas secara hukum,” kata Yenni Eviliana saat di hubungi, Rabu (18/6/2025).
Menurut legislator asal daerah pemilihan Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser itu, persoalan jalan di Muara Komam memang sudah lama menjadi perhatian. Jalan yang sempit, berliku, dan menanjak menjadi titik rawan kecelakaan, apalagi jika dilewati truk-truk tambang bermuatan berat.
“Jalan di sana itu menikung tajam dan menanjak. Sudah sering terjadi kecelakaan. Salah satunya yang terakhir menimpa seorang guru. Ini menunjukkan ada masalah serius,” ujarnya.
Yenni menyambut baik inisiatif Wapres Gibran yang turun langsung ke lapangan. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mempercepat solusi nyata, termasuk mendorong penggunaan jalan perusahaan milik Haji Isam terbuka juga bagi perusahaan tambang lain.
“Saya sangat mendukung. Kalau jalan milik Haji Isam itu bisa digunakan untuk sesama perusahaan batubara, akan banyak dampak positifnya. Keamanan meningkat, potensi kecelakaan berkurang, dan tidak ada lagi demo,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa unjuk rasa yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan warga terdampak, namun juga para sopir truk tambang yang khawatir kehilangan mata pencaharian ketika aktivitas hauling terganggu.
“Demo itu bukan cuma warga. Sopir truk juga turun, karena ini menyangkut piring nasi mereka. Kalau truk berhenti, penghasilan mereka terganggu,” ujarnya.
Politisi perempuan dari Partai PKB ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan hauling tidak boleh setengah-setengah. Pemerintah, aparat, dan perusahaan harus duduk bersama untuk mencari solusi menyeluruh, termasuk kepastian hukum bagi penggunaan jalan alternatif demi keselamatan publik.
“Kita berharap ke depan tidak ada lagi keributan, tidak ada demo, dan yang paling penting, masyarakat merasa aman,” Pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: batubara