SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Persoalan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi 49 ribu orang kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) di Samarinda memicu kekhawatiran serius. Di sisi lain, wakil rakyat ragu Pemprov Kaltim terbebani ikut menanggung iuran BPJS 49 ribu warga Samarinda itu.
Dengan beban mencapai sekitar Rp 2,2 miliar per bulan, Pemkot Samarinda kini berada dalam posisi sulit akibat keterbatasan APBD 2026.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar mendesak pentingnya sinergi nyata antara Pemkot Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dia meminta kedua belah pihak duduk bersama mencari solusi, ketimbang terjebak dalam perdebatan tanpa ujung yang justru semakin membuat khawatir rakyat kecil.
Dengan dilimpahkannya beban pembiayaan 49 ribu peserta PBPU-BP yang sebelumnya ditanggung bersama antara Pemprov dan Pemkot, sekarang menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemkot Samarinda.
Karena saat ini saja, dari total penduduk Samarinda sekitar 800 ribu jiwa, hampir sekitar 300 ribu jiwa mendapatkan akses jaminan kesehatan berkualitas yang ditanggung APBD Kota Samarinda.
“Kalau dipersentasekan, dengan total penduduk kita, 36 persen (dibiayai Pemkot Samarinda),” katanya Anhar ditemui wartawan di DPRD Samarinda belum lama ini.
Politisi PDI Perjuangan itu melihat, belakangan ini terjadi lonjakan drastis peserta BPJS mandiri yang beralih menjadi peserta PBPU-BP. Hal ini didorong faktor tingginya angka warga Samarinda yang kehilangan pekerjaan, sehingga tidak lagi mampu membayar iuran BPJS secara mandiri.
“Masuk menjadi peserta PBPU-BP ini tidak mudah, harus melewati seleksi ketat berdasarkan pendapatan dan kondisi tempat tinggal di desil 1-3,” ujar Anhar.
Diterangkan Anhar, Pemerintah Provinsi saat ini masih akan menanggung bersama pembiayaan 49 ribu warga penerima manfaat itu hingga Juli 2026 nanti.
Namun setelah itu, mulai Agustus hingga seterusnya, tanggung jawab pembayaran iuran sepenuhnya ditanggung Pemkot Samarinda yang saat ini tengah mengalami tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD).
Maka dari itu, setelah ini jika Pemprov tetap bersikukuh untuk mengalihkan tanggungan itu, maka Samarinda menyatakan siap mengambilalih pembiayaan dimaksud.
“Kami mendukung Wali Kota untuk melakukan penggeseran terhadap anggaran yang bisa digeser. Jika ada pembangunan yang bisa kita tunda, maka kita tunda, demi menyelamatkan 49 ribu warga Samarinda,” tegas Anhar.
Untuk itu, dia mengajak Pemprov dan Pemkot duduk bersama mencari jalan keluar permasalahan ini.
“Mari kita bedah APBD Provinsi. Benarkah menanggung 49 ribu warga ini, anggaran mereka tercekik? Kalau 49 ribu dikali Rp45 ribu per bulan (premi yang dibayarkan pemerintah) sekitar Rp2,2 miliar yang harus dibayarkan,” demikian Anhar.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial
Tag: BPJSBPJS-KesehatanDPRD SamarindaSamarinda