TANGERANG.NIAGA.ASIA – Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti) berkomitmen untuk menguatkan integrasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)  dalam  upaya  mendorong  kesejahteraan  petani  dan  kinerja  ekspor  Indonesia.

Hal  tersebut disampaikan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Heryono Hadi Prasetyo pada Seminar  “Penguatan  Integrasi  SRG  dengan  PLK  dalam  Mendorong  Kinerja  Perdagangan  di Indonesia”.

Seminar tersebut merupakan bagian dari peran aktif Bappebti dalam mendorong ekspor pada gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 2023 pada Kamis, (19/10/2023) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten.

“Saat ini adalah momentum untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Integrasi SRG dan PLK diharapkan  dapat  memberikan  keuntungan  untuk  semua  pihak.  Petani  dan  pelaku  usaha  untung, pengelola gudang untung, dan perbankan juga untung. Dengan demikian, integrasi tersebut dapat mendorong kinerja perdagangan di Indonesia,” tegas Heryono.

Heryono  menambahkan,  dalam  mendorong  optimalisasi  SRG,  pengelolaan  gudang  SRG  harus profesional. Gudang SRG yang dikelola secara profesional akan berdampak positif bagi rantai pasok komoditas  ke  luar  negeri.  Di  samping  itu,  Bappebti  telah  memetakan komoditas-komoditas  yang dapat diekspor melalui gudang SRG. Seperti, rumput laut, ikan, dan kopi.

Ekspor yang telah berjalan terbukti  memberikan  keuntungan  untuk  petani  dan  pelaku  usaha,  pengelola  gudang  SRG,  dan perbankan.Berdasarkan data Bappebti, terdapat delapan gudang SRG untuk mengekspor rumput laut, empat gudang SRG untuk mengekspor ikan, dan empat gudang SRG untuk mengekspor kopi. Gudang SRG ekspor tersebut  berlokasi  di Tangerang,  Makassar,  Luwu  Timur, Probolinggo,  Tegal,  Takalar,  Aceh Tengah,  dan Subang.

Heryono  berharap,  ke  depannya  akan  aktif  gudang  SRG  ekspor  di  wilayah-wilayah lain.Kemudian,  Heryono  menjelaskan,  Bappebti,  pemerintah  provinsi  (pemprov),  dan  pemerintah kabupaten/kota  (pemkab/pemkot)  harus  menguatkan  kolaborasi  untuk  membantu  petani  dan pelaku usaha dalam optimalisasi SRG di daerah.

Pembiayaan Januari-September 2023 Rp467 miliar

Implementasi SRG tercermin dari nilai resi gudang yang diterbitkan serta pembiayaan yang dimanfaatkan oleh petani atau pelaku usaha. Berdasarkan data  Bappebti,  nilai  SRG  yang  diterbitkan  sebesar  Rp788 miliar  dengan  nilai  pembiayaan  sebesar Rp467 milar sepanjang Januari sampai dengan September 2023.

Selanjutnya,  Heryono  menuturkan,  dalam  rangka  mendorong  implementasi  SRG  di  Indonesia, pemerintah  memberikan  stimulus  berupa  pembangunan  gudang  SRG  di  92  kabupaten/kota.

Berdasarkan  data  Bappebti,  terdapat  129  gudang  SRG  aktif  yang  dikelola  oleh  pengelola  gudang SRG, baik gudang SRG swasta maupun pemerintah daerah.Selain itu, Haryono mengatakan, pembangunan gudang dan implementasi SRG dapat memberikan banyak manfaat  bagi  petani  dan  pelaku  usaha  antara  lain  pembiayaan  komoditas,  kepastian  stok dan   mutu,   kemudahan   akses   pasar,   perlindungan   asuransi,   integrasi   sistem   informasi,   dan keamanan legalitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2023,terdapat 22 jenis komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG. Komoditasnya adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.

Di   sisi   lain,   pemerintah   berupaya   mengoptimalkan   penyelenggaraan   PLK.   Kehadiran   PLK memberikan  dampak  positif  bagi  petani/  pemilik  barang  dan  pelaku  usaha  seperti,  membuat kemudahan akses, efiesiensi dan transportasi, kepastiankuantitas dan kualitas, jaminan transaksi, dan sistem keanggotaan.

“Perkembangan  ekosistem  perdagangan  komoditas  dan  kemajuan  teknologi  mendorong  untuk dilakukan transformasi dalam mekanisme perdagangan berbasis digital. Mekanisme tersebut dapat mendukung peningkatan kinerja SRG dan PLK melalui pengembangan resi gudang elektronik yang integrasi dengan PLK,” ujar Heryono.

Lalu,  Heryono  menyatakan,  integarasi  resi  gudang  elektronik  dengan  PLK  memberikan  banyak keuntungan. Di antaranya, membuat proses transaksi lebih mudah, efektif dan efisien. Kemudian, keamanan menggunakan teknologi berbasis blockchain, menghubungkan semua value secara real time,  dan  memudahkan  proses  pemasaran  melalui  platform  digital.  Tidak  hanya  itu,  ke  depan integrasi   tersebut   juga   dapat   meningkatkan   minat   generasi   milenial   untuk   memanfaatkan instrumen SRG melalui Resi Gudang Digital.

Harga ditentukan pasar

Seminar  digelar  secara  hibrida  dengan  moderator  Sekretaris  Bappebti  Kementerian  Perdagangan Olvy  Andrianita.  Seminar  tersebut  dihadiri  31 peserta  dari  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian, Dinas  yang  membidangi  perdagangan, pelaku usaha  SRG dan  PLK,  perbankan  dan perwakilan perdagangan.

Pada seminar ini, Olvy menyampaikan, dalam pelaksanaan SRG maupun PLK pemerintah tidak dapat menentukan   harga   komoditas   karena   harga   komoditas   harus   ditentukan   oleh   pasar.

Peran pemerintah  lebih  kepada  menyiapkan  dan  membuat  kebijakan  serta  melalukan  pembinaan  dan pengawasan dengan baik.

“Saat ini kami juga sedang berupaya semaksimal mungkin melakukan penguatan  regulasi  SRG melalui   penyusunan   Peraturan   Menteri   Perdagangan   (Permendag)   yang   dituangkan   dalam Kebijakan  Umum  di  bidang  SRG.  Terkait  PLK,  kami  sedang  menyiapkan  RancanganPermendag sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun2022 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan PLK,” jelas Olvy.

Selain  itu, Olvy  mengimbau  masyarakat  dan  pelaku  usaha  untuk  dapat  memberi  masukan  terkait komoditas  yang perlu disimpan  di  gudang SRG  atau  ditransaksikan di PLK.  Hal  tersebut  bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Apabila memang diperlukan gudang SRG dengan spesifikasi tertentu, misalnya gudang pendingin untuk komoditas tertentu, maka pemerintah akan membantu melakukan kajian dan mengeluarkan kebijakan  yang  sesuai.  Pemerintah  jugaberperan  menjembatani  pengelola  gudang  SRG  dengan perbankan,” tegas Olvy.

Olvy  menambahkan,  pemanfaatan  PLK  perlu  dioptimalkan  untuk  mendorong  agar  SRG  lebih bermanfaat.  Tidak  hanya  bagi  perdagangan  komoditas  dalam  negeri,  tetapi  juga  untuk orientasi ekspor.

“Kita  juga  akan  mengoptimalkan  jejaring  perwakilan  perdagangan  yang  tersebar  di  berbagai negara  sebagai  perpanjangan  tangan  Bappebti  dalam  mendorong  ekspor  komoditas  melalui  SRG seperti  ke  Taiwan  dan  Tiongkok  sebagai  pilot  project.  Ini  akan  menjadi  lompatan  yang  baik  bagi pengembangan ekspor melalui SRG terlebih dengan didukung kesiapan daerah pensuplai komoditas seperti Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Ternate,” tutup Olvy.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan | Editor: Intoniswan

Tag: Ekspor