BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar forum data tematik kemiskinan tahun 2023 dalam rangka sinkronisasi dan konsiliasi data, dengan fokus utama pada data yang berkaitan dengan dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim, di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/6/2023)
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni dalam sambutannya menjelaskan, berbicara tentang pengentasan kemiskinan maka clear-kan dulu yang namanya data dasar tentang masyarakat miskin. Karakteristiknya bagaimana. Sehingga interpensi yang diberikan benar-benar bisa merespon atau menjawab persolan pengentasan kemiskinan.
“Mudah-mudahan kalau kita sudah punya keselarasan dalam data kemiskinan, tentu harapan kita indikasi program yang kita buat di dalam rencana kegiatan benar-benar sinkron dengan persoalan di lapangan dan dapat menurunkan angka kemiskinan,” kata Sri Wahyuni.
Kepala Bappeda Kaltim Yusliando menyebut, forum data tematik ini sangat penting, karena permasalahan terkait dengan kemiskinan masih menjadi paradoks dalam pembangunan daerah Kaltim. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mencapai 4,48 persen, angka kemiskinan di Kaltim ternyata masih relatif cukup tinggi di lingkup regional pulau Kalimantan.
Data kemiskinan Kalimantan Timur per Desember 2022 lalu sebesar 6,64 persen atau masih masih di bawah pencapaian Kalimantan Selatan yang sudah mencapai 4,49 persen dan Kalimantan Tengah 5,28 persen.
“Hal menjadi gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kaltim belum sepenuhnya bersifat inklusif. Oleh karena itu hal ini perlu diantisipasi dengan baik melalui kebijakan pembangunan yang tepat didukung dengan data yang akurat,” ungkap Yusliando.
Yusliando melanjutkan, tema kegiatan ini adalah integrasi regsosek dalam kerangka kebijakan satu data untuk mendukung agenda strategis pengentasan kemiskinan Kalimantan Timur. Hal ini telah diselaraskan deng tema forum satu data Indonesia di tingkat pusat dengan memperhatikan arahan Presiden dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai nol persen di tahun 2024.
Selain itu sesuai dengan Pergub nomor 16 tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah Kaltim tahun 2024-2026. Pemprov Kaltim juga memiliki agenda strategis dalam rangka pengentasan kemiskinan, di mana hal ini juga telah ditetapkan dalam salah satu sasaran pembangunan Kaltim, yakni meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin dengan indikator tingkat kemiskinan dengan target tahun 2026 sebesar 5,5 persen, kedalaman kemiskinan 0,74 dan keparan kemiskinan 0,1 persen.
“Oleh karena itu sinkronisasi dan konsiliasi data terkait dengan kemiskinan dalam forum data ini sangat penting untuk mendukung strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Sesuai dengan tema, pendekatan utama yang dilakukan oleh daerah ke depan dalam mensinergikan data kemiskinan adalah melalui integrasi dengan data regsosek yang telah dilaksanakan oleh BPS.
“Ini akan memperkuat upaya perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang berbasis bukti dan data untuk mendorong percepatan pencapaian berbagai target pembangunan khususnya target penurunan angka kemiskinan,” tuturnya.
Penulis: Heri | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Bappedaforum dataKemiskinan