Budisatrio Djiwandono : Pansus RUU IKN Juga Inventarisasi Potensi Masalah

Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara, Gerardus Budisatrio Djiwandono. (Foto Abdul Rahman)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara, Gerardus Budisatrio Djiwandono  mulai melakukan serap aspirasi ke sejumlah stakeholder di Kaltim dan sekaligus melakukan inventarisasi potensi masalah terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu diungkapnya dalam pertemuan dengan tema silaturrahmi dan menyerap aspirasi dari tokoh masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan di Samarinda terkait  Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN), Senin (20/12/2012) pagi.

“Kami perlu mendapat masukan, dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kaltim. Apakah itu akademisi, masyarakat adat dan organisasi masyarakat dan Mahasiswa,” kata Budisatrio,   Anggota DPR RI dari Partai Gerindra ini.

Menurut Budisatrio yang juga berasal dari Dapil Kaltim ini, banyak cluster yang perlu terus dikawal supaya Undang-Undang IKN  yang dilahirkan benar-benar mendatangkan manfaat  riil untuk masyarakat Kaltim itu sendiri.

Pansus juga mendorong agar dilakukan rehabilitasi lahan rusak di Kaltim. Ini dilakukan agar pembangunan tidak hanya fokus di IKN, tetapi juga daerah penyangga.

“Lahan-lahan selama ini terdegradasi harus segera ditangani. Kalau tidak memperbaiki lahan yang rusak bisa terjadi bencana seperti banjir,” jelas Budisatrio yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini.

Pansus tak memiliki target untuk menyelesaikan RUU IKN meski pemerintah menargetkan pada awal 2022.

“Saya mengajak semua stakeholder untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tandasnya.

Sebagai Pansus RUU IKN, ia berharap kepada semua yang hadir dalam agenda itu bisa menyebar luaskan informasi untuk saling mengingatkan kepada keluarga dan masyarakat secara luas.

“Kita berharap dengan menyebar luasnya informasi tentang bahaya bisa mengantisipasi dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker,” ujarnya.

Untuk diketahui, DPR RI memangkas jumlah keanggotaan  Pansus RUU IKN, dari 56 menjadi 30 orang. Perubahan ini mengacu UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD. (**)

Tag: