SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud dan H. Seno Aji bertajuk Gratispol resmi diluncurkan, memantik antusiasme dan harapan besar dari masyarakat Bumi Etam.
Legislator dari Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat, Damayanti menyampaikan apresiasinya atas inisiasi Gratispol yang meliputi pendidikan gratis dari jenjang SMA/K hingga S3, serta fasilitas pendukung lainnya.
”Program Gratispol harus dirasakan nyata oleh masyarakat, bukan sekadar euforia,” katanya saat di temui di gedung E DPRD Kaltim, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, langkah ini merupakan komitmen luar biasa dalam menyiapkan Generasi Emas 2045.
“Saya turut berbangga dengan launchingnya Gratispol. Ini menjadi langkah awal menuju perubahan besar dalam pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur,” sambungnya.
Namun demikian, Damayanti menegaskan pentingnya mengawal implementasi program ini agar tidak berhenti pada seremoni belaka.
“Yang harus menjadi catatan bersama adalah jangan sampai program ini hanya menjadi euforia sesaat. Kita harus pastikan bahwa manfaat dari Gratispol ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya sebagai simbol,” tegasnya.
Damayanti juga menyinggung adanya keraguan di tengah masyarakat terkait keberlanjutan dan teknis pelaksanaan Gratispol, terutama menyangkut persyaratan administrasi di masa mendatang.
Meskipun saat ini Gubernur menyatakan cukup menunjukkan KTP, masyarakat tetap was-was akan munculnya syarat tambahan di tengah jalan.
“Kekhawatiran itu wajar, apalagi kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun, kita tetap harus optimis. Ini program unggulan gubernur dan wakil gubernur, jadi kita doakan agar semua berjalan lancar dan sesuai harapan rakyat,” ucapnya.
Selain menyentil pentingnya implementasi program yang konsisten, Damayanti mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya soal pembebasan biaya.
Menurutnya, kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
“Jangan sampai sekolahnya gratis, tapi gedungnya rusak, fasilitasnya minim, atau gurunya tidak maksimal. Ini harus seimbang. Gratis iya, tapi juga harus bermutu,” jelasnya.
Meskipun program Gratispol menyasar pendidikan menengah dan tinggi, Damayanti menilai bahwa perhatian terhadap jenjang pendidikan dasar seperti SD, SMP, bahkan PAUD dan TK juga tak kalah penting.
Ia mengingatkan bahwa sektor ini berada di bawah naungan kabupaten/kota dan sering kali mengalami ketimpangan, terutama dalam hal kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia mencontohkan kasus demo guru di Samarinda tahun 2023 terkait rencana pemotongan insentif guru dari Rp750 ribu menjadi Rp450 ribu.
“Kalau ketimpangan ini terus terjadi, bisa saja guru-guru di tingkat dasar memilih pindah ke jenjang SMA/SMK yang dikelola provinsi. Akibatnya siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat. Anak-anak kita di SD, SMP, PAUD akan kehilangan guru-guru berkualitas,” ungkap Damayanti.
Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong agar Pemprov Kaltim bisa menjalin sinergi lebih kuat dengan kabupaten/kota, agar program Gratispol bisa menjadi bagian dari sistem pendidikan yang menyeluruh dan berkeadilan.
“Jangan ada jurang antara provinsi dan kabupaten/kota. Kita harus bersatu membangun pendidikan dari akar sampai pucuk. Tidak bisa hanya fokus pada satu jenjang, sementara yang lainnya tertinggal,” ujarnya.
Sebagai penutup, Damayanti menyampaikan harapannya agar Gratispol menjadi program yang berkelanjutan dan konsisten.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dari DPRD, media, dan masyarakat sipil untuk memastikan semua janji politik yang digaungkan benar-benar terlaksana.
“Ini langkah awal yang bagus. Tapi yang lebih penting adalah langkah ke dua, ke tiga, dan seterusnya. Mari kita jaga bersama agar Gratispol tidak hanya menjadi wacana, tapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | Adv DPRD Kaltim
Tag: GratisPol