SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi mendesak Pemprov Kaltim segera merampungkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, sebelum pengesahan APBD 2026 pada 28 November 2025 nanti.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan potensi kenaikan UMP tahun depan sebesar 6 persen. Besaran itu disesuaikan dengan formulasi penerapan upah minimum secara nasional.

“Kita berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim dapat menyelesaikan per 28 November, besaran kenaikan UMP itu sudah ditetapkan yakni ada kenaikan minimal 6 persen,” kata Darlis kepada niaga.asia, Minggu 23 November 2025.

Dengan adanya kenaikan UMP sebesar 6 persen itu, dia menyebut upah pekerja atau buruh di Kaltim naik menjadi Rp3,9 juta per bulannya.

Aturan mengenai penetapan upah telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perubahan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mengatur teknis perhitungan upah minimum secara nasional.

“Namun kenaikan UMP itu tetap harus ditetapkan resmi melalui keputusan Gubernur,” ujar Darlis.

Darlis meminta Pemprov Kaltim agar besaran UMP yang ditetapkan nantinya mengakomodir kepentingan bersama antara buruh dan pengusaha.

“Tapi kembali lagi, mau tidak dibayar mahal tapi pekerjaannya hanya 2-3 bulan perusahaan tutup dan mengakibatkan PHK tinggi. Kan percuma juga dunia usaha berkembang, kalau pekerjanya tidak sejahtera,” sebut Darlis.

DPRD Kaltim mengingatkan apabila nantinya adanya perusahaan di Kaltim yang tidak menerapkan UMP sesuai standar yang ditetapkan, Pemprov harus berani mengambil sikap.

“Karena kebanyakan pihak pengusaha cenderung menginginkan upah serendah mungkin, sementara buruh menginginkan upah setinggi-tingginya,” demikian Darlis Pattalongi.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Advertorial DPRD Kaltim

Tag: DPRD KaltimUMP KaltimUMP Kaltim 2026