TRIPOLI.NIAGA.ASIA — PM Libya telah memberhentikan menteri luar negerinya setelah dia bertemu dengan mitranya dari Israel.
Libya – pendukung kuat perjuangan Palestina – tidak mengakui Israel, dan pertemuan tersebut telah memicu protes di negara mayoritas Arab tersebut.
Menlu Israel Eli Cohen mengatakan pertemuan “bersejarah” itu adalah “langkah pertama” dalam membangun hubungan dengan Libya.
Israel berupaya membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim yang tidak secara resmi mengakuinya.
Namun dewan kepresidenan Libya, yang mewakili tiga provinsinya, mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel adalah tindakan ilegal.
Kantor Ketua Parlemen menuduh Najla Mangoush melakukan pengkhianatan besar, dan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah telah merujuknya untuk diselidiki.
Pengumuman Israel bahwa perundingan telah berlangsung cukup mengejutkan mengingat Israel tidak menjalin hubungan dengan Libya, musuh bebuyutan dan pendukung perjuangan Palestina, terutama di bawah kepemimpinan mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi.
Pernyataan tersebut juga tidak biasa dalam tingkat rinciannya, mungkin dimaksudkan untuk mengimbangi penolakan yang diantisipasi dari pihak Libya – juga dengan mengidentifikasi dan mengakui Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang menjadi tuan rumah pertemuan di Roma.
Pada hari Senin, seorang pejabat Israel mengatakan kepada BBC bahwa pertemuan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan bukan merupakan pertemuan kebetulan, seperti yang digambarkan oleh Kementerian Luar Negeri Libya.
Pejabat tersebut menekankan bahwa kedua belah pihak menyetujui apa yang akan ditekankan dalam pernyataan yang dipublikasikan tersebut, yang katanya sedianya akan diterbitkan pada hari Senin namun dirilis pada hari Minggu setelah cerita tersebut bocor ke media Israel.
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menuduh Kementerian Luar Negeri Israel bertindak “amatir [dan] tidak bertanggung jawab” dan telah melakukan “kegagalan penilaian yang serius”.
Pemimpin oposisi lainnya, Benny Gantz, menuduh pemerintah Israel melakukan “segala sesuatu demi PR dan berita utama, tanpa tanggung jawab dan pemikiran ke depan“.
Dalam pernyataannya pada hari Minggu, Cohen mengatakan dia bertemu dengan Mangoush minggu lalu di sela-sela pertemuan puncak, dan mereka membahas “potensi besar hubungan” antara Israel dan Libya.
Dia mengatakan mereka berbicara tentang bantuan Israel dalam masalah kemanusiaan, pertanian, pengelolaan air dan pentingnya melestarikan warisan Yahudi di Libya, termasuk merenovasi sinagoga dan pemakaman.
Komunitas Yahudi Libya adalah salah satu komunitas paling kuno di dunia. Namun mereka dianiaya oleh penjajah Nazi pada Perang Dunia II, dan puluhan ribu orang melarikan diri ke Israel setelah terjadi kerusuhan dan kebijakan antisemit pada dekade-dekade berikutnya. Gaddafi menindas komunitas kecil Yahudi yang tersisa hingga tidak ada lagi yang tersisa di Libya pada pergantian abad.
Bertentangan dengan pernyataan Cohen, Kementerian Luar Negeri Libya mengatakan Mangoush telah menolak pertemuan dengan perwakilan Israel, dan apa yang terjadi adalah “pertemuan biasa yang tidak dipersiapkan selama pertemuan di Kementerian Luar Negeri Italia”.
Sebuah pernyataan juga mengatakan bahwa interaksi tersebut tidak mencakup “diskusi, perjanjian atau konsultasi apa pun” dan kementerian tersebut “memperbarui penolakannya secara menyeluruh dan mutlak terhadap normalisasi” dengan Israel.
Protes pecah di ibu kota Tripoli dan beberapa kota lain menyusul berita pertemuan tersebut. Jalan-jalan diblokir, ban-ban dibakar dan para demonstran mengibarkan bendera Palestina, meskipun protes-protes tersebut nampaknya relatif kecil.
Libya telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun, dengan negara tersebut terpecah antara pemerintah sementara yang diakui secara internasional di Tripoli dan pemerintah saingannya di timur.
Jika kesepakatan antara Israel dan Libya ditengahi, hal itu akan menjadi rumit karena perpecahan politik, yang telah terjadi sejak penggulingan Gaddafi 12 tahun lalu.
Jenderal Khalifa Haftar dari Tentara Nasional Libya (LNA) menjalankan pemerintahan saingannya di kota pesisir timur Tobruk.
Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah menjalin hubungan formal dengan negara-negara Liga Arab yang tidak memiliki hubungan resmi dengannya – mulai dari negara-negara moderat hingga musuh bersejarah.
Sejak tahun 2020, negara ini telah menandatangani perjanjian yang ditengahi AS yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Perjanjian tersebut ditanggapi dengan kemarahan oleh warga Palestina, yang menuduh negara-negara Arab yang menandatangani perjanjian tersebut melakukan pengkhianatan.
Pada Minggu malam, Dewan Kepresidenan Libya meminta “klarifikasi” dari pemerintah atas apa yang terjadi. Dewan Kepresidenan menjalankan fungsi kepala negara dan bertanggung jawab atas militer negara.
Sebuah surat dari badan tersebut mengatakan pertemuan antara kedua menteri luar negeri “tidak mencerminkan kebijakan luar negeri negara Libya, tidak mewakili konstanta nasional Libya dan dianggap sebagai pelanggaran hukum Libya yang mengkriminalisasi normalisasi dengan ‘entitas Zionis’” .
Mereka juga meminta Dbeibah “untuk menerapkan hukum jika pertemuan itu terjadi”.
Sumber : BBC | Editor : Saud Rosadi
Tag: InternasionalIsraelPalestinaPeristiwaPolitik