SEBATIK.NIAGA.ASIA – Buruknya jalan ke kantor Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, menjadi sorotan anggota DPRD saat melaksanakan monitoring LKPJ Bupati Nunukan tahun 2023 di pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
“Panjang jalan masuk menuju kantor Desa Bambangan sekitar 50 meter, masa tidak bisa dialokasikan dana desa memperbaiki jalan itu,” kata Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama pada Niaga.Asia, Sabtu (27/04/204).
Tiap pemerintah desa di Kecamatan Sebatik Barat, rata-rata menerima Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD/ADD) setiap tahunnya di kisaran Rp 1 miliar lebih. Dana tersebut setidaknya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik.
Menurutnya, Kades bisa menggunakan pola swakelola dalam pembangunan jalan masuk ke kantor desa, sehingga uang yang dikeluarkan dari dana desa dapat berputar di wilayah tersebut, karena upah kerja diterima masyarakat.
“Cukup disemenisasi lebarnya 1,5 meter dan panjang 50 metersudah jadi jalan yang layak dilewati pejalan kaki dan kendaraan,” sebutnya.
Kades Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Sulaeman, mengaku pemerintah desa kesulitan dalam mengerjakan jalan masuk ke kantor desa, karena pada sisi kiri jalan terdapat siring sungai yang ambruk.
“Saya menunggu usulan renovasi siring sungai disetujui Pemda Nunukan. Kalau itu sudah dikerjakan, pasti kami perbaiki jalan,” ucapnya.
Sulaeman menerangkan, Desa Bambangan di tahun 2023 mendapatkan DD dan ADD sebesar Rp 1,2. Sebenarnya, pembangunan jalan bisa menggunakan DD, hanya saja pemerintah desa khawatir jalan kembali rusak karena ada pergerakan tanah.
Alasan itu menjadi satu satunya kendala, mengapa kantor Desa Bambangan yang dibangun sejak 2015 dibiarkan tanpa perbaikan bahkan bagian sisi kiri dan kanan jalan ditumbuhi rumput liar.
“Kami pernah racun rumput di jalan masuk ini, tapi tanahnya malah ambruk ikut longsor, makanya kita biarkan rumput dan pohon tumbuh sebagai penguat tanah,” bebernya.
Sulaeman berjanji akan memperhatikan jalan masuk menuju kantor desa apakah dengan penimbunan atau semenisasi. Dirinya menyadari kondisi jalan sangat tidak baik dan terkesan kurang mendapat perhatian.
“Dana Desa kita kebanyakan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk bantuan jalan tani dan memberikan bantuan ke nelayan,” terangnya.
Saat ini pemerintah desa mengusulkan tambahan pembangunan siring sungai lanjutan dari tahun 2023 yang bersumber dari anggarkan APBD sebesar Rp 114.162.000. Lokasi siring persis berada di samping kantor desa.
Proyek tersebut harus dilanjutkan karena tidak cukup untuk mengamankan tanah dan bangunan kantor desa dari ancaman longsor atau ambruk. Bersamaan dengan itu pula, harus ada perbaikan siring yang telah ambruk di bagian sisi jalan masuk kantor.
“Kita tunggu proyek siring selesai dululah, kami pasti perhatikan saran-saran pak andre,” tuturnya.
Penulis ; Budi Anshori | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Nunukan
Tag: Infrastruktur