SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sebanyak 95 orang pengurus dari DPP Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi dilantik di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1 Kantor Gubernur, jalan Gajah Mada Samarinda, Sabtu (17/5).
Wakil Gubernur Seno Aji yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan dukungannya terhadap kehadiran FPKS. Menurutnya, FPKS adalah organisasi yang mandiri dan berperan besar dalam memperjuangkan kesejahteraan petani sawit, khususnya petani swadaya yang tidak tergabung dalam kemitraan perusahaan.
“FPKS sangat bagus. Mereka ini organisasi mandiri yang bergabung untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit mandiri. Bukan yang tergabung di pabrik, tapi yang di luar, dan itu sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP FPKS Kaltim Asbudi menjelaskan bahwa forum ini adalah wadah perjuangan para petani sawit mandiri dalam berbagai aspek penting seperti ketersediaan pupuk, bibit bersertifikat dan pendampingan hukum. Pelantikan ini menandai babak baru perjuangan petani sawit mandiri di Bumi Etam.
“Kami ingin menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nasib petani sawit. Selama ini, petani mandiri kesulitan menyuarakan aspirasinya karena tidak punya wadah. FPKS hadir untuk mengisi kekosongan itu,” jelasnya.
Asbudi menegaskan bahwa FPKS Kaltim ini bersifat independen, tidak berafiliasi dengan pemerintah maupun perusahaan sawit manapun.
“Kami independen. Tidak ada beban. Kalau ada perusahaan atau kebijakan pemerintah yang menyalahi, ya kita lawan. Karena ini soal kepentingan petani,” tegasnya.
FPKS sendiri telah berdiri selama sembilan tahun lamanya dan saat ini memasuki periode kepengurusan kedua. Organisasi ini sudah memiliki kepengurusan aktif di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim seperti Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Berau, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Bontang.
Ke depan, Asbudi menyebut DPP FPKS Kaltim akan menjadi cikal bakal pembentukan forum serupa di provinsi lain di Indonesia, seperti Riau dan Sumatera Utara, mengingat posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN).
Salah satu capaian nyata FPKS beber Asbudi, yakni berjuang menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS). Ia mengungkapkan, lima tahun lalu saat harga TBS anjlok ke Rp400 per kilogram, FPKS bersama petani menggelar aksi tutup pabrik. Hasilnya, harga langsung naik menjadi Rp900 per kilogram hanya dalam hitungan jam.
Saat ini, FPKS juga telah dilibatkan sebagai tim perumus harga TBS bersama Dinas Perkebunan Kaltim berdasarkan SK Gubernur. Proses musyawarah 2 mingguan ini menjadi ruang advokasi formal bagi petani.
Menambahkan, Ketua Dewan Penasehat FPKS Kaltim, Kasmidi Bulang, menyebut forum ini menjadi jembatan penting antara petani, pemerintah, dan perusahaan. Ia berharap agar FPKS bisa terus berkembang dan menjadi penyeimbang dalam dinamika industri sawit di Indonesia.
“Stabilisasi harga itu sudah jadi prestasi besar. Tapi ke depan, saya harap FPKS juga aktif menyelesaikan konflik lahan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam kemitraan plasma,” kata Kasmidi.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi sawit dan peran petani dalam rantai pasok industri. Menurutnya, keterlibatan petani dalam 20 persen kewajiban plasma perusahaan perlu dikawal serius oleh FPKS agar benar-benar dinikmati masyarakat.
Dengan semangat kemandirian dan rekam jejak perjuangan yang nyata, FPKS Kaltim diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani sawit mandiri di tengah arus besar industri perkebunan kelapa sawit nasional.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Forum Petani Kelapa Sawit