TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA-Menggapi keluhanmasyarakat Berau kesulitan mendapatkan LPG 3 Kilogram atau gas melon, Wabup Berau, Gamalis, bersama Disperindagkop saat melakukan sidak ke beberapa pangkalan LPG yang ada di Kelurahan Rindin mendapati stok gas 3 kilogram ini sudah tidak ada di pangkalan.
“Dari info agen LPG di pangkalan kalau mereka sudah mendrop tabung melon ke warung-warung. Padahal saat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) LPG menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan masyarakat,” terang Wabup Berau, Gamalis saat sidak, Rabu (8/12/2021).
Selain keberadaannya yang mulai sulit dicari, harga gasl melon juga merangkak naik. Jika biasanya di harga Rp 30 ribu per tabungnya, sekarang sudah mencapai Rp 35 ribu per tabung. Bahkan para penjual gas melon di warung juga mengatakan kenaikan harga terjadi karena harga dari pangkalan sudah naik terlebih dahulu.
“Kalau di agen dan pangkalan seharusnya harganya tetap yakni Rp 26.500 per tabung untuk gas melon. Tapi setelah dimasukkan ke warung-warung malah naiknya sampai Rp 28.500. Alasannya, truk untuk distribusi sulit dapat BBM, sehingga mereka sering membeli BBM eceran. Ini yang membuat ongkos distribusi ke warung-warung juga bertambah,” kata pedagang eceran gas melon.
Sedangkan Kepala Disperindagkop Berau, Salim, ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan, masalah harga gas melon ini sudah klasik terjadi di Kabupaten Berau. Dan permainan harga antara agen dan pengecer di warung juga sudah sering ditemui, terutama menjelang hari raya atau hari libur nasional.
“Kesannya, kami melakukan pembiaran. Padahal, kami rutin juga melakukan pengecekan baik stok maupun harga di pasaran. Kalau untuk kenaikan harga memang untuk di pinggiran Tanjung Redeb biasanya bertambah Rp 2 ribu untuk ongkos angkutnya, tapi ini malah sampai Rp6.500,” tambah Salim.
Untuk itu, dari Disperindagkop akan menyurati Pertamina agar memberikan teguran kepada agen dan pangkalan, yang langsung menjual gas melonnya ke warung-warung. Bahkan, sesuai dengan peraturan Pertamina sendiri untuk agen dan pangkalan juga wajib memasang plang harga LPG, sehingga masyarakat bisa mengetahui harga sebenarnya.
“Secara teknis sebenarnya bukan Disperindagkop yang mengurusi karena bukan kami yang membuat kebijakan, melainkan bagian ekonomi Pemkab Berau. Tetapi kami juga akan merapatkan hal ini secara intern untuk bagaimana mengambil langkah selanjutnya. Jangan sampai hal ini terus terjadi karena merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Rita Amelia I Editor: Intoniswan
Tag: LPG Subsidi