SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur terus berupaya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Kali ini dengan menghadirkan layanan mereka di Mal Pelayanan Publik (MPP) Balikpapan, yang berlokasi di gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Gun Gun Gunawan mengatakan, layanan yang hadir meliputi hak cipta merek dan paten, hak kekayaan intelektual (HKI), fidusia, kenotariatan, kekayaan komunal dan indikasi geografis, serta lainnya supaya bisa terdaftar.
“Kami dari Kementerian hukum dan HAM hadir di sini di Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan. Kami akan selalu hadir setiap hari Kamis untuk melayani masyarakat,” kata Gunawan kepada wartawan, Kamis 15 Februari 2024.
Gunawan menerangkan, layanan ini dihadirkan karena masih banyak masyarakat yang belum paham akan suatu produk atau keahlian yang dibanggakan, bisa diklaim oleh orang lain dan tidak bisa diapa-apakan. Karena memang belum terdaftar secara resmi.
“Pada intinya kami dari Kementerian Hukum dan HAM ingin terus menyapa masyarakat dengan sosialisasi, memberikan pemahaman untuk menggali potensi di masyarakat, mendapatkan sertifikasi yang legal dari produk-produk. Baik itu dari keahlian pribadi maupun dari produk kultur budayanya,” ujar Gunawan.
Gunawan berharap layanan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kota Balikpapan. Program ini juga tidak hanya di Balikpapan saja, namun daerah lainnya.
“Saya selalu menekankan kepada jajaran di pelayanan bidang hukum untuk selalu melaksanakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat,” terang Gunawan.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan, Muhammad Noor menyebut,
saat ini jumlah layanan yang tergabung di MPP kota Balikpapan tercatat mencapai 29 tenan.
“Ke depannya pelayanan kami akan lebih ditingkatkan lagi dan arahnya memang untuk melakukan digitalisasi,” demikian Muhammad Noor.
Penulis : Heri | Editor : Saud Rosadi
Tag: BalikpapanKemenkumhamMal Pelayanan PublikPelayanan Publik