TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyiapkan strategi alternatif untuk menjaga keberlanjutan program pembinaan UMKM perempuan di tengah tekanan efisiensi anggaran pemerintah.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan ialah menggandeng program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kukar guna mendukung pelatihan dan pengembangan usaha perempuan di daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum I DPC IWAPI Kabupaten Kukar Fety Fuji Amelia dalam Rakercab II IWAPI Kukar yang dihadiri jajaran DPD IWAPI Kalimantan Timur (Kaltim) serta pengurus ranting dari sejumlah kecamatan di Kukar.
“Karena adanya keterbatasan anggaran atau efisiensi anggaran dari pemerintah, maka IWAPI juga ikut terdampak. Oleh sebab itu, kami akan mencari dukungan melalui CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar agar program pembinaan UMKM perempuan tetap berjalan,” ungkapnya di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Kamis (7/5/2026).
Rakercab II ini tegasnya, menjadi momentum untuk menyusun arah program kerja IWAPI Kukar tahun 2026, sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, terutama dalam mendukung pengembangan wirausaha perempuan.
Selama ini kata Fety, IWAPI Kukar telah aktif melaksanakan berbagai macam pelatihan keterampilan, mulai dari tata rias, tata boga, menjahit hingga pelatihan membatik bagi masyarakat dan pelaku usaha perempuan.
“Kami berharap kegiatan-kegiatan seperti tahun sebelumnya tetap bisa dilaksanakan. Ke depan kami juga akan terus bersinergi dengan OPD terkait serta berbagai stakeholder lainnya agar pembinaan UMKM perempuan di Kukar tetap berlanjut,” katanya.
Meskipun masa kepengurusan IWAPI Kukar akan berakhir pada Desember mendatang, organisasi ini tetap berkomitmen mendorong UMKM lokal agar mampu naik kelas dan lebih kompetitif.
“Harapannya, IWAPI Kukar bisa semakin maju dan mampu membantu UMKM-UMKM lokal, khususnya para pengusaha wanita, agar bisa berkembang dan naik kelas,” tuturnya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto mengakui bahwa kondisi ekonomi global dan nasional saat ini memberi dampak terhadap kapasitas fiskal daerah, termasuk Kabupaten Kukar.
Menurutnya, ketidakpastian geopolitik dunia hingga fluktuasi harga komoditas turut memengaruhi kondisi ekonomi daerah, ditambah adanya keterlambatan dan penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini memang menjadi tantangan bagi daerah, tetapi bukan alasan untuk berhenti bergerak. Justru keterbatasan anggaran harus mendorong kita lebih fokus, selektif dan inovatif,” bebernya.
Dafip menegaskan, pemerintah daerah (pemda) saat ini tetap berupaya menjaga efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat, sekaligus mendorong percepatan transformasi ekonomi non-ekstraktif.
Ia menilai IWAPI memiliki posisi yang sangat strategis untuk memperkuat sektor ekonomi berkelanjutan seperti pangan, pariwisata hijau hingga industri kreatif.
“IWAPI harus mampu menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah, terutama melalui hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” katanya.
Selain itu, Dafip juga mendorong pelaku usaha perempuan agar tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah saja, melainkan mulai memperluas pasar ke sektor swasta dan digital.
Kolaborasi dengan sektor perbankan melalui berbagai skema pembiayaan daerah kata dia, juga perlu dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas usaha UMKM perempuan di Kukar.
“Di tengah situasi fiskal yang ketat, kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi lokal agar pelaku usaha tetap bisa berkembang,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: IwapiPengusaha